SULUHRIAU, Pekanbaru- Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (26/10/2026) sore, berujung tegang. 

Kericuhan pecah ketika massa berupaya memblokir arus lalu lintas hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.

Dalam situasi tersebut, seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) tumbang. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.40 WIB, saat rangkaian aksi unjuk rasa memasuki penghujung kegiatan.

Pantauan di lokasi menunjukkan, ketegangan bermula ketika massa mahasiswa UIR berupaya mengambil ruang jalan di depan kantor gubernur. Polisi kemudian berusaha menjaga agar arus lalu lintas tetap berjalan.

Situasi dengan cepat memanas. Aksi dorong-mendorong terjadi antara sejumlah mahasiswa UIR dan petugas kepolisian.

Seorang mahasiswa UIR kemudian terlihat jatuh di tengah kerumunan. Mahasiswa laki-laki dengan postur tubuh gempal itu segera dievakuasi rekan-rekannya menuju trotoar di dekat pagar Kantor Gubernur Riau.

Namun, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Sejumlah mahasiswa UIR masih terlibat adu argumen dengan aparat di sekitar lokasi.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Ronny Riantoko Eppang sempat meminta anggotanya yang mendekati mahasiswa untuk menjauh dari kerumunan.

Sementara itu, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyaksikan situasi tersebut. Orasi yang sebelumnya berlangsung pun terhenti akibat kericuhan.

Mahasiswa UIR yang tumbang kemudian digotong oleh rekan-rekannya. Tubuhnya dinaikkan ke atas sepeda motor untuk dibawa mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat.

"Polisi jangan ada yang mengikuti kami," teriak salah seorang mahasiswa UIR.

Setelah kejadian tersebut, Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIR menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Aksi mahasiswa pada Senin sore itu kemudian ditutup.

Penutupan aksi juga dilakukan mahasiswa UMRI dan KAMMI. Ketiga kelompok mahasiswa selanjutnya meninggalkan lokasi demonstrasi.

Delapan Tuntutan KAMMI

Sebelum kericuhan terjadi, aksi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Riau berlangsung dengan membawa sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.

PW KAMMI Riau sebelumnya menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola sumber daya alam, kebijakan fiskal, hingga sektor pendidikan.

Sekitar 50 orang massa KAMMI turun dalam aksi tersebut. Mereka mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Ketua Umum PW KAMMI Febriansyah mengatakan salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Presiden Republik Indonesia menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Menurut dia, persoalan karhutla tidak hanya terjadi di Riau. Karena itu, penanganannya juga harus memperhatikan kondisi sejumlah wilayah lain, termasuk Jambi dan Kalimantan.

"Kami hadir di sini bukan hanya untuk menyuarakan apa yang terjadi di Riau. Tetapi, kami juga menyuarakan yang terjadi di Indonesia," ujar Febriansyah.

KAMMI juga mendesak Presiden mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Selain itu, mereka meminta evaluasi dan audit independen terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Agrinas Palma Nusantara.

Di tingkat daerah, KAMMI meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau memastikan lahan yang terbakar dipulihkan menjadi kawasan hutan dan tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pengawasan terhadap lahan bekas kebakaran, kata Febriansyah, menjadi bagian penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

"Supaya kerusakan lingkungan tidak semakin meluas," ucapnya.

KAMMI juga menyoroti penanganan perkara karhutla di Riau. Mereka meminta Kapolda Riau membuka informasi mengenai 33 kasus karhutla yang sedang diproses, terutama perkara yang diduga berkaitan dengan korporasi.

"Kami ingin Kapolda terbuka mengenai 33 kasus karhutla tersebut, khususnya terkait korporasi," kata Febriansyah.

Soroti DBH Migas hingga Beasiswa

Tuntutan mahasiswa tidak berhenti pada persoalan lingkungan. KAMMI turut menyoroti kebijakan fiskal, khususnya pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) serta anggaran pembangunan lainnya untuk Riau.

KAMMI meminta Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memperjuangkan pembagian DBH migas yang dinilai lebih berkeadilan bagi Riau kepada pemerintah pusat.

Sektor pendidikan juga masuk dalam tuntutan. Pemprov Riau didesak kembali membuka kuota beasiswa pendidikan.

KAMMI menilai kebijakan tersebut penting karena berkaitan dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2015.

"KAMMI bahkan mendesak Plt Gubernur Riau mundur apabila hingga 2027 kuota beasiswa pendidikan belum kembali dibuka," ujar Febriansyah.

Selain itu, KAMMI meminta pemerintah mengevaluasi sistem penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga mendorong evaluasi terhadap peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga pengawas.

KAMMI menilai pengawasan perlu diperkuat menyusul temuan sejumlah gudang yang diduga digunakan untuk aktivitas pengoplosan BBM.

Dalam tuntutan lainnya, KAMMI kembali meminta pemerintah melakukan evaluasi dan audit independen terhadap Satgas PKH serta Agrinas Palma Nusantara. Mereka juga mendesak Pemprov Riau mengawasi lahan-lahan bekas terbakar agar dipulihkan menjadi hutan.

Rangkaian tuntutan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebelum aksi berakhir dalam suasana tegang. Kericuhan yang terjadi di penghujung demonstrasi membuat perhatian kemudian beralih pada keselamatan peserta aksi dan situasi keamanan di sekitar Kantor Gubernur Riau. (src)