SULUHRIAU, Pekanbaru– DPRD Provinsi Riau menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai pendapatan daerah mencapai Rp10,007 triliun.
Namun, persetujuan tersebut bukan berarti pembahasan anggaran telah berakhir.
DPRD Riau justru mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar tidak mengabaikan berbagai catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi selama proses pembahasan anggaran.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau setelah pembahasan APBD 2027.
Pemprov diminta memastikan seluruh masukan legislatif benar-benar diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.
Juru Bicara Banggar DPRD Riau, Ginda Burnama, menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam APBD 2027 direncanakan mencapai Rp10,007 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp6,992 triliun.
"Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah sebesar Rp5,735 triliun, retribusi daerah Rp13,87 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp681,33 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp561,78 miliar," ujar Ginda, Senin (16/11/2026).
Selain mengandalkan pendapatan asli daerah, Riau juga masih memperoleh dukungan transfer dari pemerintah pusat.
Pendapatan transfer tersebut ditargetkan sebesar Rp3,005 triliun. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bersumber dari pendapatan hibah, diproyeksikan sebesar Rp9,25 miliar.
Belanja Modal Naik Setelah Pembahasan
Di sisi belanja, terdapat sejumlah perubahan angka setelah melalui pembahasan bersama antara Banggar DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Belanja daerah yang semula direncanakan sebesar Rp10,007 triliun, setelah pembahasan ditetapkan menjadi Rp9,900 triliun.
Komposisi belanja tersebut mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Ginda merinci, belanja operasional yang awalnya direncanakan Rp6,576 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp6,374 triliun.
Sebaliknya, alokasi belanja modal justru meningkat cukup signifikan. Dari rencana awal Rp835,31 miliar, setelah pembahasan angkanya bertambah menjadi Rp1,056 triliun.
Sementara itu, belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp50 miliar. Adapun belanja transfer yang semula direncanakan Rp2,545 triliun disesuaikan menjadi Rp2,426 triliun.
Perubahan komposisi tersebut menjadi bagian dari hasil pembahasan anggaran yang dilakukan sebelum APBD 2027 disepakati.
Untuk pembiayaan daerah, Ginda menyebutkan bahwa rancangan awal belum mencantumkan alokasi pembiayaan. Namun, setelah pembahasan, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp100 miliar.
DPRD Minta Catatan Fraksi Tidak Hanya Di Atas Kertas
Di balik persetujuan anggaran bernilai triliunan rupiah tersebut, Banggar DPRD Riau memberikan penekanan khusus kepada jajaran Pemprov Riau.
Seluruh kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi melalui pandangan umum maupun pendapat akhir fraksi diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut Banggar, berbagai masukan tersebut bukan sekadar bagian dari formalitas pembahasan anggaran. Lebih dari itu, catatan legislatif diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
DPRD juga meminta Pemprov Riau menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan masing-masing komisi saat melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan demikian, program yang telah disusun dalam APBD tidak hanya berjalan sesuai perencanaan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Banggar berharap pelaksanaan APBD Riau 2027 dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah APBD tidak cukup diukur dari besarnya angka pendapatan dan belanja yang disepakati. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau. (src)