Jumat, 20 November 2026 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS | Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja | Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai | Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab | Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta | Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
 
 
☰ Metropolis
Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
Kamis, 19 November 2026 - 18:56:50 WIB
Anggota DPRD Pekanbaru, Abu Bakar saat sosialisasi Perda Kesejahteraan Sosial di Jl Sepakat Sidomulyo Barat, Kamis (12/11/2026).

SULUHRIAU, Pekanbaru– Pemahaman masyarakat terhadap hak mendapatkan pelayanan sosial menjadi salah satu hal penting agar program bantuan pemerintah benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. 


Karena itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Abu Bakar, turun langsung memberikan edukasi mengenai regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Melalui kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda), legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyosialisasikan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS).


Kegiatan berlangsung di Jalan Sepakat, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Kamis (12/11/2026), selepas salat Zuhur.


Sosialisasi dihadiri Ketua RW 05, tokoh masyarakat serta ratusan warga RT 05, RT 06, RT 07 terdiri kaum ibu dan bapak. 



Dalam penyampaiannya, Abu Bakar menegaskan bahwa sosialisasi Perda bukan sekadar memperkenalkan produk hukum daerah. 


Lebih dari itu, masyarakat perlu mengetahui hak, mekanisme pelayanan, serta berbagai bentuk perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah.


Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi tersebut penting agar masyarakat tidak kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan sosial, ekonomi, maupun kesehatan akibat minimnya informasi.


"Kita dari DPRD Pekanbaru sangat mendukung adanya Perda ini. Tujuannya bagaimana masyarakat Kota Pekanbaru bisa terbantu dari aspek sosial, ekonomi, dan kesehatannya," ujar Abu Bakar yang juga menjabat Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru.


Kesejahteraan Sosial Bukan Sekadar Bantuan


Abu Bakar kemudian menjelaskan substansi Perda Nomor 3 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosialnya.


Sementara itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan sosial.



Cakupannya meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.


Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan kepada warga kurang mampu. Upaya tersebut juga mencakup pemulihan kondisi sosial, peningkatan kemandirian, hingga perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.


Abu Bakar juga menguraikan sejumlah asas yang menjadi landasan pelaksanaan Perda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2.


Di antaranya kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.


Adapun Pasal 3 mengatur tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Salah satunya meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat.


Selain itu, regulasi tersebut diarahkan untuk memulihkan fungsi sosial agar masyarakat mampu mencapai kemandirian, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan kesejahteraan.



Perda ini juga mendorong peningkatan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha agar terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan secara melembaga dan berkelanjutan.


DTKS Beralih ke DTSEN, Warga Perlu Memahami Desil


Dalam kesempatan itu, Abu Bakar turut menyoroti perubahan sistem pendataan penerima bantuan sosial yang perlu diketahui masyarakat.


Jika sebelumnya pendataan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).


Melalui sistem tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat dikelompokkan berdasarkan 10 tingkat kesejahteraan atau desil. Pengelompokan ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.


Abu Bakar menjelaskan, kelompok desil 1 hingga 5 menjadi sasaran prioritas sejumlah program bantuan pemerintah pusat. Sementara masyarakat pada kelompok desil yang lebih tinggi dinilai memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih baik.


Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya ketepatan data sosial ekonomi. Data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima oleh warga yang memang memenuhi kriteria.


Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial melibatkan berbagai unsur, mulai dari individu, kelompok, hingga lembaga kesejahteraan sosial.


Warga Pertanyakan BPJS KIS dan Akses Sekolah Rakyat


Sesi sosialisasi kemudian berkembang menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat.


Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, terutama menyangkut kepesertaan BPJS Kesehatan atau KIS serta peluang anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.



Menanggapi persoalan BPJS KIS, Abu Bakar menjelaskan bahwa penentuan sasaran penerima bantuan iuran maupun program bantuan sosial lainnya berkaitan dengan data dan pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat.


Ia menyebutkan, pendataan yang sebelumnya berada dalam lingkup Kementerian Sosial kini mengacu pada DTSEN yang dikelola dengan keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS).


Meski demikian, Abu Bakar menegaskan akan berupaya membantu mencarikan solusi apabila terdapat warga yang mengalami kendala terkait kepesertaan BPJS KIS.


Salah satu alternatif yang dapat ditelusuri adalah melalui skema Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.


Sementara mengenai Sekolah Rakyat, ia menjelaskan bahwa program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memenuhi persyaratan.



Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan harus tetap terbuka bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.


Melalui dialog tersebut, Abu Bakar berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.


Ia juga mendorong warga agar aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi, terutama jika berkaitan dengan pendataan maupun pelayanan sosial di lingkungan tempat tinggal.


Kegiatan penyebarluasan Perda tersebut ditutup dengan sesi foto bersama antara Abu Bakar dan masyarakat yang hadir. (sr5)


 




 
Berita Lainnya :
  • Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
  • Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
  • Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
  • Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
  • Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    02 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    03 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    04 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    05 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    06 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    07 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    08 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    09 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    10 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    11 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    12 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    13 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    14 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    15 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
    16 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    17 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    18 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    19 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    20 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    21 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    22 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat