Abu Bakar Ba'asyir Bebas Tanpa Syarat
Nasional | Jumat 18 Januari 2019, 21:07 WIB
SULUHRIAU- Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinyatakan bebas tanpa syarat setelah Presiden Joko Widodo mengutus ketua umum Partai Bulan Bintang sekaligus penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, untuk mengurus proses pembebasan tersebut. Abu Bakar Ba'asyir akan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, awal minggu depan setelah syarat-syarat administrasi pembebasan diselesaikan. Yusril mengatakan, pembebasan Ba'asyir berdasarkan
Selengkapnya
KPK Soal Debat Capres : Belum Terlihat Ada Extraordinary Effort
Nasional | Jumat 18 Januari 2019, 09:23 WIB
SULUHRIAU- KPK menilai pasangan capres-cawapres mengenai komitmen memberantas korupsi masih sangat normatif. Keduanya juga belum terlihat extraordinary effort memberantas korupsi. "Ya masih sangat normatif (komitmen memberantas korupsi), belum terlihat ada extraordinary effort-nya, kalau kita sepakat bahwa korupsi itu extraordinary crime lho ya?" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).Saut menilai seharusnya masalah korupsi diupayakan luar biasa dalam
Selengkapnya
KPK Beri Perhatian Khusus ke Anggaran Infrastruktur Rp 4.000 T
Nasional | Minggu 09 Desember 2018, 14:38 WIB
SULUHRIAU- Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur karena anggaran besar, sekitar Rp 4.000 triliun."Ada beberapa hal, pembiayaan infrastruktur sekitar Rp 4.000 triliun, maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kawal anggaran, ada e-planning, berharap e-planning dan e-budgeting, serta kajian khusus proyek infrastruktur," kata Laode
Selengkapnya
KPK soal Usul PSI: Korupsi Masa Depan Juga Penting
Nasional | Minggu 09 Desember 2018, 13:29 WIB
SULUHRIAU- Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai 'korupsi Orde Baru' masuk di materi debat capres cawapres Pilpres 2019. Syarif berbicara soal korupsi masa yang akan datang."Semua partai politik punya platform antikorupsi, kenapa korupsi masa lalu? Masalah korupsi yang akan datang penting juga," ujar Syarif kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Ahad, (9/12/2018).Syarif mengatakan, saat ini masyarakat juga bisa mempertanyakan
Selengkapnya
Habib Rizieq Serukan Amanat Perjuangan untuk Perubahan di Reuni 212
Nasional | Minggu 02 Desember 2018, 10:45 WIB
SULUHRIAU- Rekaman pidato Habib Rizieq diputar dari panggung Reuni 212. Dalam rekaman pidatonya, Habib Rizieq menyerukan amanat perjuangan di Pemilu 2019."Ini amanat perjuangan bukan kampanye. Ini amanat perjuangan bukan propaganda. Ini amanat perjuangan untuk perubahan, ini amanat perjuangan bukan politisasi reuni," kata Habib Rizieq mengawali amanat perjuangannya, Minggu (2/12/2018).Habib Rizieq lalu bicara soal amanat perjuangan untuk perubahan. Habib Rizieq meminta peserta Reuni 212 untuk
Selengkapnya
Prabowo Bangga Jutaan Massa Hadiri Reuni 212 Tapi Damai
Nasional | Minggu 02 Desember 2018, 09:30 WIB
SULUHRIAU- Capres Prabowo Subianto menyampaikan pidato singkat di depan massa Reuni 212. Di akhir pidatonya, Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih telah diundang ke Reuni 212. "Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, saya bangga melihat saudara-saudara sekalian, luar biasa, luar biasa, terima kasih saya diundang hari ini, terima kasih penitia," ujar Prabowo di atas panggung, Monas, Jakarta Pusat, Ahad (2/12/2018). "Takbir! Takbir! Takbir!" seru Prabowo yang mengenakan kacamata
Selengkapnya
Undang 250 Tokoh Ulama hingga Ketua DPR/MPR, Panitia Reuni 212 Tak Undang Presiden Jokowi
Nasional | Sabtu 01 Desember 2018, 15:18 WIB
SULUHRIAU- Persaudaraan Alumni (PA) 212 tak mengundang Presiden Joko Widodo dalam kegiatan reuni 212 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Minggu, 2 Desember 2018. Panitia Reuni 212 semula berniat mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir Namun niat itu mereka batalkan. Jokowi tak jadi diundang setelah berkonsultasi dengan para ulama dan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.Salah satu pertimbangannya, kata Ketua PA 212 Slamet Ma'arif, Presiden Jokowi dianggap kurang respek terhadap gerakan 212.
Selengkapnya
JK: Bedakan Khatib Bicara Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dengan Radikalisme
Nasional | Jumat 23 November 2018, 17:37 WIB
SULUHRIAU- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi temuan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut ada 51 penceramah yang menyebarkan paham radikal di 41 masjid. JK meminta semua pihak untuk membedakan materi penceramah yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dan materi yang dinilai radikal."Berita minggu ini, itu banyaknya masjid yang terpapar radikalisme. Mula-mulanya saya terkejut, saya pikir terkapar begitu kan, ternyata terpapar, saya pikir apa artinya terpapar, terpapar paparan ini
Selengkapnya
Pernyataan Lengkap Dubes RI soal Penangkapan Habib Rizieq oleh Saudi
Nasional | Rabu 07 November 2018, 20:12 WIB
SULUHRIAU- Habib Rizieq Syihab ditangkap dan sempat ditahan polisi serta intelijen Arab Saudi karena aduan terpasangnya bendera yang dianggap mirip bendera ISIS. Habib Rizieq sempat ditahan namun kemudian dikeluarkan dengan jaminan."MRS (Muhammad Rizieq Syihab) didatangi kepolisian Makkah karena diketahui adanya pemasangan bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstrimis pada dinding bagian belakang rumah MRS," kata Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel dalam
Selengkapnya
Ditahan KPK, Ini Jejak Politik Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI
Nasional | Sabtu 03 November 2018, 09:36 WIB
SULUHRIAU, Pekanbaru- KPK resmi menahan tersangka penerima suap kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016, Taufik Kurniawan. Berikut jejak politik politikus PAN itu hingga ditahan KPK.Dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (3/11/2018), Taufik menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN. Sebelumnya, Taufik pernah menjabat posisi Sekretaris DPW PAN Jateng dan Sekjen DPP PAN.Taufik merupakan legislator asal Semarang, Jawa Tengah. Dia pertama kali menyandang jabatan anggota DPR pada
Selengkapnya
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Jadi Tersangka
Nasional | Selasa 30 Oktober 2018, 17:24 WIB
SULUHRIAU- KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap. Penerimaan suap itu berkaitan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016."KPK menetapkan TK (Taufik Kurniawan) sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).Taufik yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11
Selengkapnya
Kata Jokowi dan Prabowo Soal Pembakaran Bendera HTI
Nasional | Senin 29 Oktober 2018, 09:15 WIB
SULUHRIAU- Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sama-sama ditanya tentang kasus pembakaran bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berkalimat tauhid. Apa kata mereka?Jokowi ditanya wartawan usai menghadiri Rakornas Tim Kampanye Nasional (TKN) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/10/2018). Dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. "Serahkan semuanya kepada kepolisian, kepada hukum," kata Jokowi.Sementara itu, Prabowo ditanya saat menghadiri
Selengkapnya
Pengamat: Jokowi Kesal karena Berharap Menang Mutlak, Tapi...
Nasional | Kamis 25 Oktober 2018, 10:34 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kelepasan saat melontarkan kata-kata 'politikus sontoloyo' saking kesalnya terhadap cara-cara politik kotor. Kelepasan Jokowi tersebut dinilai sebagai bentuk ketidaksamaan antara harapannya dengan kenyataan. "Saya pikir Jokowi ini kesal karena dia berharap bisa menang mutlak. Tapi sementara ini kenyataannya tidak demikian," kata Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun seperti dilansir detik.com
Selengkapnya
Datangi KPK, Rizal Ramli Laporkan Dugaan Korupsi Impor Pangan
Nasional | Selasa 23 Oktober 2018, 09:55 WIB
SULUHRIAU- Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mendatangi KPK. Dia melaporkan dugaan korupsi impor pangan."Hari ini kami dan tim lawyer datang ke KPK mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan," kata Rizal di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).Dia mengatakan dugaan korupsi impor pangan sangat merugikan. Menurutnya, kerugian dialami petani hingga konsumen."Impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita terutama petani konsumen dan
Selengkapnya
PKS Anggap Penguasa Paling Berpeluang Lakukan Politik Kebohongan
Nasional | Senin 22 Oktober 2018, 08:41 WIB
SULUHRIAU- PKS menilai yang berpeluang melakukan politik kebohongan adalah penguasa. Hal ini menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta agar politik kebohongan disudahi dan digantikan politik pembangunan."Yang paling banyak peluang melakukan politik kebohongan ya penguasa. Rakyat biasa maupun oposisi mau melakukan politik kebohongan ke siapa?" kata Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin kepada wartawan, Minggu (21/10/2018).Suhud menilai Jokowi sedang berusaha memperbaiki diri lewat
Selengkapnya
Jokowi: Kita Harus Akhiri Politik Kebohongan, Merasa Benar Sendiri
Nasional | Minggu 21 Oktober 2018, 18:02 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar yang ke-54. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan tentang berpolitik yang santun dan membangun.Jokowi mengatakan, Golkar merupakan partai senior di Tanah Air. Dia yakin, partai berlambang pohon beringin itu bisa menjadi panutan dalam kerja-kerja politik. "Saya percayai ini, Partai Golkar dapat menjadi panutan dalam pendidikan politik yang baik bagi rakyat untuk berdemokrasi secara dewasa, untuk
Selengkapnya
Izin Proyek Meikarta Disinggung Luhut hingga Berujung OTT KPK
Nasional | Selasa 16 Oktober 2018, 09:09 WIB
SULUHRIAU- KPK akhirnya membongkar kasus dugaan suap proyek Meikarta yang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Bos Lippo Group Billy Sindoro jadi tersangka. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat bertanya soal perizinan Meikarta pada 2017. Pada 29 Oktober 2017, Luhut mendatangi langsung lokasi proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Dia bertanya kepada CEO Lippo Group, James Riady, tentang perizinan proyek Meikarta. "Saya tadi sudah secara cepat menindak dari atas Meikarta
Selengkapnya
Mahfud: Negative Campaign Tak Dilarang, Black Campaign Bisa Dihukum
Nasional | Senin 15 Oktober 2018, 08:26 WIB
SULUHRIAU- Mantan Ketua MK Mahfud Md berbicara soal negative campaign atau kampanye negatif dalam Pilpres 2019. Bagi Mahfud, negative campaign tidak dilarang karena berbeda dengan kampanye hitam atau black campaign. "Black campaign adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Negative campaign adalah kampanye yang mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual tentang lawan politik. Negative campaign tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasar fakta. Yang
Selengkapnya
Prabowo hingga Fadli Zon Dilaporkan soal Kasus Hoax Ratna Sarumpaet
Nasional | Rabu 03 Oktober 2018, 20:54 WIB
SULUHRIAU- Farhat Abbas yang tergabung dalam Komunitas Pengacara Indonesia Pro Jokowi (Kopi Pojok) melaporkan 17 nama politikus nasional ke Bareskrim Polri. Salah satu nama yang dilaporkan adalah calon presiden Prabowo Subianto.Ia melaporkan para politikus itu terkait dugaan ujaran kebencian mengenai kasus Ratna Sarumpaet. Adapun pihak yang dilaporkan Farhat selain Prabowo, ada Rachel Maryam hingga Fadli Zon."Kami melaporkan 17 tokoh nasional serius dan calon presiden," kata Farhat Abbas di
Selengkapnya
Ratna Sarumpaet Ngaku Bohong Soal Penganiayaannya, Ini Pernyataannya
Nasional | Rabu 03 Oktober 2018, 20:32 WIB
SULUHRIAU- Ratna Sarumpaet mengaku berbohong telah mengalami penganiayaan di Bandung. Ratna menyampaikan permintaan maafnya kepada semua pihak. Dalam jumpa pers di rumahnya, kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018), Ratna menyatakan kebohongan berawal hanya untuk mencari alasan ke anak-anaknya. Sebenarnya, Ratna berkunjung ke rumah sakit untuk keperluan sedot lemak.Sambil terisak, Ratna meminta maaf kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang telah membelanya. Ia berharap
Selengkapnya
Ingin Pastikan Penanganannya Cepat, Jokowi Kembali ke Palu
Nasional | Rabu 03 Oktober 2018, 09:14 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Palu, Sulawesi Tengah, pasca gempa pada Jumat, 28 September 2018. Rabu (3/10/2018) pagi, Jokowi bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Mutiara Sis Al-Jufri kota Palu.Dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Jokowi dan rombongan menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI AU. Rencananya, Jokowi akan langsung meninjau sejumlah daerah terdampak bencana mulai dari Kelurahan
Selengkapnya
Ternyata Ini Penyebab Tsunami Palu
Nasional | Sabtu 29 September 2018, 17:20 WIB
SULUHRIAU- Tsunami dengan ketinggian hingga tiga meter yang terjadi di Palu ternyata bukan dipicu patahan sesar yang memicu gempa 7,4 Skala Richter, melainkan longsornya sendimen dasar laut di Teluk Palu. Korban tewas akibat tsunami diduga cukup besar karena Teluk Palu merupakan kawasan padat penghuni.Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, penyebab tsunami disimpulkan ada dua setelah pihaknya berkoordinasi dengan para ahli gempa dan tsunami dari IPB, LIPI dan
Selengkapnya
Rizal Ramli Sempat Upayakan Jalan Damai dengan Surya Paloh
Nasional | Selasa 18 September 2018, 12:41 WIB
SULUHRIAU- Mantan Menteri Koodinator bidang Perekonomian, Rizal Ramli dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau Tindak Pidana Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh.Kuasa Hukum Rizal Ramli, Otto Hasibuan berharap, perkara yang menimpa kliennya tidak sampai ke ranah hukum dan tidak berlarut-larut."Harapan kami sebenarnya enggak perlu sampai ke Kepolisian. Kami dalam posisi siap meredam
Selengkapnya
Novanto Susah Bayar Uang Pengganti Korupsi: Dulu Pas Ketua DPR Mudah
Nasional | Selasa 18 September 2018, 12:27 WIB
SULUHRIAU- Koruptor proyek e-KTP Setya Novanto mengaku kesulitan melunasi USD 7,3 juta sebagai hukuman uang pengganti dalam perkara korupsi e-KTP. Sampai-sampai Novanto berniat menjual rumahnya.Pagi ini, istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, juga mendatangi KPK untuk mengurus aset-aset suaminya. Novanto mengaku saat ini kesulitan membayar uang pengganti itu karena sudah tidak memiliki jabatan apa pun."Ya, sekarang saya rakyat biasa, dulu kalau Ketua DPR mudah mencari," ucap Novanto di
Selengkapnya
Heboh Sel Novanto, Kemenkum Tak Akan Bongkar Sel Berkloset Duduk
Nasional | Senin 17 September 2018, 10:46 WIB
SULUHRIAU- Pihak Kementerian Hukum dan HAM memastikan tidak akan membongkar sel-sel yang dilengkapi kloset duduk plus dinding dilapisi wallpaper. Pembongkaran disebut malah akan membuat rusak bangunan bila tidak ada renovasi lanjutan. "Kondisi kamar hunian yang lapis dinding dan kloset duduk itu tetap dipertahankan keberadaannya. Kembali saya tegaskan kepada teman-teman terhadap kamar-kamar hunian eksisting yang ada sat ini, baik itu ada pelapis dinding dan kloset duduk akan kami pertahankan
Selengkapnya
NasDem Sebut Pernyataan Rizal Ramli soal Surya Paloh Fitnah
Nasional | Selasa 11 September 2018, 16:34 WIB
SULUHRIAU- Ketua DPP Bidang Otda Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo menyebut mantan Menko Maritim Rizal Ramli melakukan fitnah terhadap Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Rizal Ramli diduga memberikan informasi yang tak benar dalam acara di stasiun televisi. Hal itu terkait pernyataan Rizal Ramli di media massa yang mengatakan Presiden Jokowi tak berani menegur Mendag Enggartiasto Lukita karena takut pada Surya Paloh. "Pernyataan yang disampaikan oleh RR terhadap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Selengkapnya
Pemerintah Bantah Mau Mengatur Kumandang Azan
Nasional | Rabu 05 September 2018, 18:04 WIB
SULUHRIAU- Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menegaskan sama sekali tidak benar pemerintah melarang atau mengatur-atur azan atau bahkan melarang azan sama sekali."Tidak ada larangan pengaturan terhadap azan. Yang diatur itu adalah penggunaan pengeras suara dan aturan itu pun adalah aturan yang dibuat pada tahun 1978, 40 tahun yang lalu. Jadi bukan kebijakan Kementerian Agama saat ini," kata Lukman di gedung DPR, Jakarta, Selasa malam, 4 September 2018.Adapun soal tuntutan masyarakat yang
Selengkapnya
Prabowo Singgung Utang Naik Rp 1 T Per Hari, Ini Respons JK
Nasional | Selasa 04 September 2018, 17:57 WIB
SULUHRIAU- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kenaikan utang Indonesia tidak dihitung per hari. Meski ada kenaikan tiap tahun, utang Indonesia dipastikan JK tetap bisa dibayar."Jadi bukan soal (naik) Rp 1 triliun (per hari), mampu kita bayar tidak? Sama dengan perusahaan. Karena itu, sekarang ini kita mampu membayarnya," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).JK mengaku belum menghitung utang Indonesia yang disebut Ketum Gerindra Prabowo
Selengkapnya
Jumat Keramat, Idrus Marham Ditahan KPK
Nasional | Jumat 31 Agustus 2018, 18:37 WIB
SULUHRIAU- Idrus Marham resmi mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye. Mantan Menteri Sosial itu bakal ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus suap PLTU Riau-1.Dari pantauan, Idrus tampak keluar dari lobi KPK pukul 18.25 WIB, Jumat (31/8/2018). Dia tampak dikawal masuk ke mobil tahanan."Ditahan 20 hari pertama di rutan cabang KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling K4," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengetahui dan memiliki andil
Selengkapnya
Rizieq Shihab: Rezim Makin Ngawur, Terlalu Lama Menanti 2019
Nasional | Senin 27 Agustus 2018, 08:53 WIB
SULUHRIAU- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab angkat suara menanggapi Neno Warisman yang dihalangi aparat keamanan untuk bisa hadir di deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau. Merujuk dari pernyataan Rizieq yang dikonfirmasi juru bicara FPI Slamet Maarif, sosok yang kini masih berada di Mekkah tersebut geram atas penolakan Neno."Rezim semakin ngawur, negara semakin kacau, terlalu lama menanti 2019," tutur Rizieq.Rizieq menilai aparat keamanan adalah wasit dalam alam
Selengkapnya
Tindakan Persekusi ke Aktivis Kontra Jokowi Harus Dihentikan
Nasional | Minggu 26 Agustus 2018, 15:21 WIB
SULUHRIAU- Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Jakarta, Maneger Nasution meminta upaya penghentian persekusi terhadap aktivis yang kontra terhadap pemerintahan Jokowi oleh sekelompok orang. Menurut Maneger negara seharusnya memiliki mandat untuk membebaskan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi.Contoh terbaru kasus persekusi terhadap Neno Warisman di Riau dan Ratna Sarumpaet di Bangka
Selengkapnya
|