Kirim Surat ke Jokowi, Adat Baduy Minta Dicoret dari Daftar Wisata Nasional
Nasional | Selasa 07 Juli 2020, 11:17 WIB
SULUHRIAU - Masyarakat adat Baduy ingin sekali wilayahnya dicoret dari daftar wisata Indonesia. Mereka pun berkirim surat ke Presiden Jokowi.Alasan mereka ingin dicoret karena kunjungan wisatawan mengancam mereka. Baduy ada di Kecamatan Kanekes, Kabupaten Lebak.Dampak negatif modernisasi dan kunjungan wisatawan ke wilayah adat yang terkenal menjaga etika alam dengan ketat tersebut, itu alasannya.Dalam surat tertanggal 6 Juli 2020 tersebut masyarakat adat Baduy menyampaikan
Selengkapnya
16 RUU yang Resmi Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU PKS
Nasional | Kamis 02 Juli 2020, 21:32 WIB
SULUHRIAU- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah yang diwakilkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyepakati mencabut 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam susunan prolegnas prioritas tahun 2020.Hal tersebut usai Baleg DPR menggelar rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.“Mengurangi 16 rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional tahun 2020,” kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas di
Selengkapnya
Dewas KPK Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Naik Heli Swasta
Nasional | Kamis 25 Juni 2020, 21:56 WIB
SULUHRIAU- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan dengan menumpang helikopter. Dugaan pelanggaran kode etik itu sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat anti- korupsi Indonesia (MAKI)."Pengaduan itu sudah kami terima dan Dewan Pengawas KPK sudah tugaskan tim untuk melakukan identifikasi fakta-fakta lebih lanjut," ujar Ketua
Selengkapnya
Ini Reaksi Istana soal Temuan KPK pada Program Kartu Prakerja
Nasional | Jumat 19 Juni 2020, 14:12 WIB
SULUHRIAU - Pihak Istana Kepresidenan enggan mengomentari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan program Kartu Prakerja gelombang keempat selayaknya dihentikan sementara untuk evaluasi dan perbaikan.Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke Kemenko Bidang Perekonomian."Untuk isu kartu Prakerja harus ditanyakan ke Kemenko Perekonomian atau ke Direktur Program ya mas," ucap Dini seperti dilansir
Selengkapnya
Indonesia Dinilai Belum Bisa Terapkan New Normal Nasional
Nasional | Sabtu 13 Juni 2020, 12:57 WIB
SULUHRIAU-- Organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan beberapa kriteria bagi negara-negara yang ingin menerapkan new normal atau kenormalan baru.Ssalah satu kriterianya adalah negara tersebut sudah terbukti bahwa transmisi Covid-19 telah terkontrol. Sementara Indonesia, dinilai belum bisa menerapkan kenormalan baru atau new normal secara nasional."Secara nasional Indonesia belum bisa menerapkan new normal, tapi mungkin bisa menerapkan per provinsi atau per kota,"
Selengkapnya
Presiden Jokowi Buka Opsi Geser Cuti Lebaran ke Idul Adha
Nasional | Senin 04 Mei 2020, 15:55 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo membuka opsi baru terkait pengganti cuti lebaran 2020. Semula, opsi cuti hari raya digeser pada akhir tahun. Kini, berkembang menjadi akhir Juli atau bertepatan dengan Idul Adha.Hal tersebut diungkapkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo usai rapat bersama Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Senin (4/5/2020)."Cuti lebaran ini tadi disampaikan pak Presiden masih ada tambahan opsi. Jadi yang semula akhir tahun satu opsi,
Selengkapnya
Jokowi Kantongi Nama Kepala Daerah yang Tak Peduli Penanganan Corona, Mendagri Memberi Teguran
Nasional | Selasa 14 April 2020, 15:18 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantongi pemerintah daerah mana saja yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggarannya untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap sosial-ekonomi.Jokowi mencatat ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi."Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya
Selengkapnya
Pandemi Corona, Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat
Nasional | Selasa 31 Maret 2020, 15:29 WIB
SULUHRIAU- Presiden Jokowi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah virus corona COVID-19 di Indonesia. Status ini berdasarkan faktor risiko dari wabah ini."Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).Jokowi sudah
Selengkapnya
Jokowi Perintahkan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil
Nasional | Senin 30 Maret 2020, 14:44 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini pembatasan sosial skala besar perlu diterapkan. Maka kebijakan darurat sipil perlu dijalankan."Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi," demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19, disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020)."Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu
Selengkapnya
Jokowi: 180 Negara Berebut APD, Masker dan Sanitizer
Nasional | Senin 23 Maret 2020, 10:38 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sejumlah negara mengalami kesulitan mendapatkan peralatan medis untuk tangani Corona. Setidaknya, kata Jokowi, ada 180 negara yang berebut mendapatkan distribusi alat pelindung diri (APD) hingga sanitizer."Masih banyak keluhan mengenai yang berkaitan dengan kelangkaan APD. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini 180 negara kurang lebih, semuanya berebutan untuk mendapatkan baik itu APD, baik itu masker, baik itu sanitizer, semuanya, semua
Selengkapnya
Raja Belanda Willem Serahkan Keris Pangeran Diponegoro ke Jokowi
Nasional | Selasa 10 Maret 2020, 11:50 WIB
SULUHRIAU- Kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda, Raja Willem Alexander beserta Ratu Maxima memuat sejumlah agenda. Salah satunya adalah seremoni menyerahkan keris yang diketahui adalah milik Pangeran Diponegoro dan selama ini disimpan di Belanda. Diketahui Indonesia dan Belanda memang memiliki sejarah panjang. Belanda lewat VOC menjajah Indonesia lebih dari 3 abad."Keris Pangeran Diponegoro diserhakan oleh Raja Belanda Willem Alexander kepada Presiden @jokowi dalam kunjungan hari ini di
Selengkapnya
Suhu Tubuh Pegawai hingga Menteri Dicek di Istana, Bagaimana dengan Presiden Jokowi?
Nasional | Selasa 03 Maret 2020, 11:01 WIB
SULUHRIAU- Pemeriksaan suhu tubuh diberlakukan pihak Istana Kepresidenan untuk mencegah wabah virus corona COVID-19 dan aturan ini diberlakukan kepada siapa pun. Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?"Presiden kan sudah dokter pribadi ya. Memang beliau diperiksa, ada tim dokter kepresidenan. Beliau ada jadwal rutin pemeriksaan," ujar Deputi Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Machmudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).Alat thermal gun disiapkan untuk
Selengkapnya
Kepala BPIP Luruskan Pernyataan soal Hubungan Pancasila dan Agama
Nasional | Rabu 12 Februari 2020, 16:54 WIB
SULUHRIAU- Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi soal hubungan Pancasila dan agama menyulut kontroversi. Kini Yudian memberikan penjelasan bahwa dia tidak bermaksud mempertentangkan Pancasila dan agama."Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertingi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin," kata Yudian dilansir detikcom, Rabu (12/2/2020).Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga ini menjelaskan Pancasila
Selengkapnya
Agama Disebut Jadi Musuh Pancasila, HNW: Kepala BPIP Irasional
Nasional | Rabu 12 Februari 2020, 16:15 WIB
SULUHRIAU- Dalam sebuah wawancara yang beredar di media sosial (medsos), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebutkan, bahwa musuh terbesar dari Pancasila adalah agama."Musuh Pancasila paling besar itu apa sih? Jujur, musuh terbesar Pancasila itu adalah agama," kata Yudian dalam sesi wawancara itu, Rabu (12/2/2020).Dengan pernyataan seperti ini, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, statement tersebut
Selengkapnya
Butuh Kapal Selam dan Jet, Prabowo Koordinasi ke Pindad, PT PAL, dan PT DI
Nasional | Selasa 05 November 2019, 20:38 WIB
SULUHRIAU- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono esok hari akan mengunjungi PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan itu bertujuan untuk mengambangkan industri pertahanan di tinggal nasional maupun kawasan."Jadi ini bagian dari, istilahnya kita mau liat langsung apa yang terjadi di Pindad, maksudnya itu belanja masalahlah. Kalau ada masalah kita mesti lihat, kan kita juga ingin mengembangkan industri pertahanan nasional. Supaya kita berperan
Selengkapnya
Pernyataannya Jadi Polemik, Menag: Kalau Menimbulkan Gesekan Mohon Maaf
Nasional | Selasa 05 November 2019, 20:26 WIB
SULUHRIAU- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyadari beberapa pernyataannya menjadi polemik di masyarakat. Fachrul meminta maaf bila pernyataannya menimbulkan gesekan di masyarakat."Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya nggak ada yang salah rasanya. Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat," kata Fachrul di The Sultan Hotel & Residence, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).Beberapa pernyataan Fachrul memang
Selengkapnya
Divonis Bebas, Matan Dirut PLN Sofyan Basir Keluar dari Rutan KPK
Nasional | Senin 04 November 2019, 21:06 WIB
SULUHRIAU- Mantan Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas. Dia pun keluar dari rutan KPK.Sofyan keluar dari rutan belakang gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019), sekitar pukul 17.55 WIB.Sofyan yang mengenakan kemeja abu-abu langsung menuju mobil. Dia sempat melambaikan tangan kepada orang-orang yang sudah menunggunya.Sofyan sebelumnya dinyatakan tidak bersalah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56
Selengkapnya
sumber: detik.com Zulkifli Hasan Tolak Kajian Larangan Cadar: Simbol Itu Hak Orang.
Nasional | Jumat 01 November 2019, 15:33 WIB
SULUHRIAU- Partai Amanat Nasional (PAN) menolak kajian soal pelarangan menggunakan cadar atau nikab. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai urusan pakaian bukalah hal subtansi yang harus diurus Kementerian agama (Kemenag)."Saya kira banyak hal yang perlu dibahas. Kita lelah juga. Kalau ribut soal aturan simbol, simbol itu hak orang. Terserah orang mau pakai kaos, ada yang pakai sepatu keds, itu biasa aja, itu bukan substansi," kata Zulkifli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta,
Selengkapnya
Bertepatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Demo ke Istana Tuntut Perppu KPK
Nasional | Minggu 27 Oktober 2019, 19:40 WIB
SULUHRIAU- Mahasiswa dari sejumlah universitas di seputaran Jakarta berencana menggelar demonstrasi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2019) besok. Mereka membawa tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabut UU KPK."Besok kami akan turun aksi. Nama aksinya Gerakan Indonesia Memanggil," kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Manik Margamahendra, kepada wartawan, Minggu (27/10/2019).Dia menjelaskan aksi
Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin: Kalau Kakak Saya Korupsi, Saya 'Gebukin'
Nasional | Minggu 27 Oktober 2019, 10:27 WIB
SULUHRIAU- Jaksa Agung ST Burhanuddin disoroti karena berstatus adik politikus PDIP, TB Hasanuddin. ST Burhanuddin menegaskan dirinya profesional sebagai Jaksa Agung dan siap menindak sang kakak bila terbukti korupsi."Bagi saya, kakak saya korupsi, tak gebukin," tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kantor Kejaksaan RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2019).ST Burhanuddin tidak menampik hubungan darahnya dengan politikus PDIP teraebut. Tetapi dia menegaskan
Selengkapnya
Jokowi Lantik Wakil Menteri, Ini Nama dan Jabatannya
Nasional | Jumat 25 Oktober 2019, 20:37 WIB
SULUHRIAU- Presiden Jokowi resmi melantik Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Oktober 2019. Sebelumnya, Jokowi mengumumkan, sekaligus memperkenalkan nama-nama Wakil Menteri yang jumlahnya 12 orang untuk periode 2019-2024.Mereka semua duduk lesehan ketika namanya diumumkan menjadi Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Penunjukan 12 Wakil Menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/M/2019 tentang
Selengkapnya
Ceramah Kebencian Jadi Perhatian Menkopolhukam, Mahfud
Nasional | Jumat 25 Oktober 2019, 20:24 WIB
SULUHRIAU- Mahfud Md paham betul bila masjid menjadi salah satu sarana penyiaran ceramah berbau permusuhan dalam kontestasi pemilihan umum yang lalu. Kini setelah mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud mengeluarkan titah agar fungsi masjid dikembalikan pada khitahnya."Masjid-masjid dikelola dengan baik untuk tidak menimbulkan bibit-bibit permusuhan hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan paham dalam kehidupan beragama," kata
Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Pilih Prabowo Jadi Menteri Pertahanan
Nasional | Kamis 24 Oktober 2019, 19:31 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo akhirnya buka-bukaan alasan dia memilih rivalnya saat Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan.Rivalitas Prabowo dan Jokowi, sudah terjadi saat Pilpres 2014. Di 2019, kembali terjadi bahkan semakin meruncing.Hingga akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski sempat rival, Jokowi akhirnya memilih Prabowo untuk membantunya di kabinet."Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong.
Selengkapnya
Prabowo Bergabung ke Pemerintah, PKS Khawatir Rakyat Kecewa
Nasional | Selasa 22 Oktober 2019, 10:26 WIB
SULUHRIAU- Ketum Gerindra Prabowo Subianto diminta menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PKS mengaku khawatir masyarakat, terutama relawan kecewa dengan keputusan itu."Hak pribadi Pak Prabowo. Tapi khawatir ada banyak masyarakat yang kecewa dan akan frustasi yang itu buruk bagi demokrasi," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).Meski begitu, Mardani mengaku menghargai sikap Partai Gerindra dengan bergabung ke
Selengkapnya
575 Anggota DPR RI 2019-2024 Dilantik, Jokowi-JK hingga Ma'ruf Amin Hadir
Nasional | Selasa 01 Oktober 2019, 10:19 WIB
SULUHRIAU- Sejumlah tokoh menghadiri pelantikan anggota DPR RI 2019-2024. Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin juga datang ke acara itu.Anggota DPR RI periode 2019-2024 dilantik Selasa (1/10/2019), Ma'ruf Amin hadir sekitar pukul 09.27 WIB. Dia mengenakan kopiah dan sarung yang menjadi ciri khasnya dalam berpakaian.Ma'ruf Amin melambai-lambaikan tangan ke arah wartawan. Dia langsung masuk ke ruang paripurna pelantikan anggota DPR 2019-2024.Selain Ma'ruf Amin, tampak hadir juga Gubernur DKI
Selengkapnya
Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK
Nasional | Kamis 26 September 2019, 16:36 WIB
SULUHRIAU- Presiden Jokowi menerima banyak masukan untuk menerbitkan Perppu yang mencabut UU KPK. Jokowi mempertimbangkan masukan tersebut."Banyak sekali masukan-masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).Setelah melakukan kalkulasi, Jokowi akan meminta saran kepada tokoh-tokoh masyarakat, yaitu kepada para tokoh yang
Selengkapnya
Mahasiswa Serbu Gedung DPR, dari Berjalan Kaki hingga Naik Truk
Nasional | Selasa 24 September 2019, 12:04 WIB
SULUHRIAU - Mahasiswa dari berbagai lintas universitas mulai berdatangan ke Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi. ratusan mahasiswa terlihat berdatangan dari berbagai ruas jalan menuju gerbang utama DPR/MPR.Mereka nampak menaiki truk melintasi Jalan Asia Afrika mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda dan berkumpul di depan Kemenpora. Selanjutnya akan dilakukan long march.Selain dari arah Asia Afrika, mahasiswa juga nampak
Selengkapnya
Gelar Jumpa Pers Khusus Revisi UU, Ketua KPK: Kami di Ujung Tanduk
Nasional | Kamis 05 September 2019, 20:49 WIB
SULUHRIAU- KPK menggelar jumpa pers menanggapi pengesahan DPR atas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK menolak revisi tersebut.Jumpa pers itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Kamis (5/9/2019). Agus didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang."Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Agus mengawali pernyataannya.Sebelumnya pada hari ini, seluruh fraksi telah menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif
Selengkapnya
Draf Revisi UU KPK: Penyadapan Seizin Dewan Pengawas, Ini Mekanismenya
Nasional | Kamis 05 September 2019, 12:39 WIB
SULUHRIAU- Ada satu hal yang paling mencolok dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan DPR yaitu soal penyadapan.Dalam revisi aturan itu, KPK nantinya harus meminta izin ke Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan.Dari draf revisi UU 30/2002 dilansir detikcom, Kamis (5/9/2019), aturan soal penyadapan itu tertuang pada pasal baru yaitu Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D. Berikut isinya:Draf Revisi UU KPKPasal 12B1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Selengkapnya
Resmi! Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim
Nasional | Senin 26 Agustus 2019, 14:41 WIB
SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat."Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)Turut mendampingi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala
Selengkapnya
Akses Data Kependudukan Bisa Diintip Swasta, OJK: Ada Syaratnya
Nasional | Minggu 21 Juli 2019, 12:47 WIB
SULUHRIAU- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, kerja sama perusahaan pembiayaan dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tak melanggar aturan. Sebab, sudah dilandasi dengan nota kesepahaman atau MoU antara OJK dan Kemendagri pada Februari 2019. MoU yang ditandatangani lembaga itu merupakan pembaruan dari kesepahaman sebelumnya yaitu tentang 'Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Selengkapnya
|