SULUHRIAU, Pekanbaru – Pemerintah menyiapkan bantuan pangan dalam skala besar untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.

Sebanyak 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 ditetapkan sebagai penerima bantuan beras dengan total alokasi hampir mencapai satu juta ton.

Program tersebut menyasar keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Penyaluran bantuan ini disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, di Halaman Kantor Camat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Senin (9/11/2026).

Kehadiran Zulkifli Hasan di Riau sekaligus memastikan program bantuan pangan pemerintah berjalan dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran penerima.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam keterangannya, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 30 kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.

Bantuan itu merupakan akumulasi jatah tiga bulan yang masing-masing ditetapkan sebanyak 10 kilogram. Meski diperuntukkan bagi kebutuhan selama tiga bulan, seluruh bantuan disalurkan sekaligus.

"Untuk Oktober 10 kilogram, November 10 kilogram, Desember 10 kilogram. Jadi, totalnya 30 kilogram dan dikirim sekaligus," jelas Zulkifli.

Ia menegaskan, sasaran program ini adalah masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4. Pengelompokan tersebut menjadi acuan pemerintah untuk memprioritaskan keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Namun, pemerintah juga memberikan perhatian kepada warga yang belum menerima bantuan, terutama mereka yang membutuhkan beras dalam waktu mendesak.

Zulkifli menyampaikan, masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima dapat mendatangi kantor Perum Bulog dengan membawa kartu atau identitas penerima. Langkah ini disiapkan agar warga tidak harus menunggu seluruh tahapan distribusi reguler selesai.

"Nah, kalau belum sempat dibagi, kalau betul-betul mendesak bisa ke kantor Bulog bawa kartunya. Bisa ambil dulu ya, 30 kilogram untuk 33,2 juta kepala keluarga desil 1 hingga 4. Totalnya satu juta ton kurang sedikit," ungkapnya.

Menurut Zulkifli, bantuan tersebut bukan sekadar program pembagian bahan pangan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Ia menekankan, ketersediaan pangan harus menjadi perhatian serius, khususnya ketika sebagian keluarga menghadapi keterbatasan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pesan Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menjadi landasan penting dalam mempercepat penyaluran bantuan tersebut.

"Jangan sampai pesan Bapak Presiden, ada rakyat kita yang enggak bisa makan karena enggak ada beras. Harus dibantu," tegas Zulkifli.

Antisipasi Harga Beras Melalui Program SPHP

Selain memberikan bantuan beras secara cuma-cuma kepada keluarga penerima manfaat, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran.

Salah satu perhatian pemerintah adalah dampak musim kemarau terhadap produksi beras. Ketika produksi mengalami penurunan, tekanan terhadap pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.

Melalui program ini, beras subsidi dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga beras yang umumnya dijumpai di pasaran.

Zulkifli menyebutkan, beras yang biasanya dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram dapat diperoleh melalui program SPHP dengan harga Rp13.100 per kilogram.

Pemerintah juga menyiapkan sekitar satu juta ton beras untuk mendukung pelaksanaan program stabilisasi harga tersebut.

"Karena musim kemarau produksi turun, harga naik sedikit. Ada Rp100, ada Rp50, tapi emak-emak kalau naik sedikit pun kita dimarahi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan ada beras subsidi yang dipasarkan oleh Bulog, SPHP namanya. Yang biasanya dijual Rp15.000 sampai Rp16.000 di pasar, dijual Rp13.100. Ada satu juta ton. Di tiap pasar tradisional ada, Bulog buka di situ," paparnya.

Melalui dua skema tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketahanan pangan dari dua sisi sekaligus. Bantuan beras gratis ditujukan untuk meringankan beban keluarga kurang mampu, sedangkan SPHP diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.

Pemerintah berharap ketersediaan beras tetap terjaga hingga akhir tahun, sekaligus memastikan kelompok masyarakat paling rentan tidak tertinggal dalam memperoleh kebutuhan pangan pokok.

Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya beras yang disiapkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi hingga benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. (src)