Ahli Pidana MUI Minta Pengacara Ahok Bertobat
Politik | Selasa 28 Februari 2017, 15:59 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Ahli pidana dari MUI Abdul Choir Ramadhan pernah menulis surat terbuka untuk pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam surat tersebut, Abdul meminta para pengacara Ahok yang muslim untuk berhenti membela Ahok. Pernyataan Abdul tersebut berawal saat pengacara Ahok membacakan surat Abdul di sidang lanjutan dugaan penistaan agama Ahok, di Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017). "Seperti kami katakan tadi, ahli ini ada
Selengkapnya
Dukung Anies di Pilgub DKI, Titiek Soeharto Akan Dijatuhi Sanksi Partai Golkar
Politik | Senin 27 Februari 2017, 17:03 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku sudah mendapatkan kabar tentang dukungan politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.Padahal, partai berlambang pohon beringin itu telah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat."Itu sudah saya serahkan pada pihak kepartaian dan juga kabid organisasi untuk
Selengkapnya
KPU DKI: Pilgub DKI Berlangsung 2 Putaran
Politik | Minggu 26 Februari 2017, 20:30 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat menutup rapat pleno terbuka tingkat provinsi hasil perhitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2017."Sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 peraturan KPU No. 16 tahun 2016, jika tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 50 persen maka dipastikan Pilgub DKI dilanjutkan dengan putaran kedua," ujarnya di Hotel Grand Sahid
Selengkapnya
Serentak di 44 Kota Presiden Jokowi Luncurkan Bantuan Pangan Non Tunai Serentak se-Indonesia
Politik | Kamis 23 Februari 2017, 10:43 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Presiden Joko Widodo meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Cibubur, Jakarta Timur. Peluncuran dilakukan melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kehadiran Jokowi disambut meriah para ibu-ibu penerima bantuan yang memenuhi bangku di GOR Popki, Jl Jambore Nomor 44 Cibubur, Kamis (23/2/2017). Peluncuran juga dilakukan secara serentak di 44 kota.Dalam kegiatan ini, Jokowi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 9 orang perwakilan keluarga penerima
Selengkapnya
Krisdayanti Jadi Ketua DPP Hanura Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Politik | Rabu 22 Februari 2017, 11:09 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Partai Hanura melantik jajaran pengurus barunya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang. Ada sejumlah nama artis yang masuk jajaran pengurus DPP ini.Yang paling menarik perhatian adalah saat nama Krisdayanti yang disebut seluruh kader bertepuk tangan. Krisdayanti menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.Selain Krisdayanti ada juga David Chalik yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Penggalangan,
Selengkapnya
Ribuan Massa Aksi 212 Padati Depan Gedung DPR
Politik | Selasa 21 Februari 2017, 10:10 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Ribuan massa aksi 212 memadati Jalan Gatot Subroto, depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Meski hujan menguyur sejak pagi. Namun antusiasme massa dari Forum Umat Islam (FUI) untuk ikut aksi tersebut. Mereka berkumpul sejak pukul 06.00 Wib, menggunakan jas hujan. Akibat aksi tersebut, jalan Gatot Subroto ditutup dan dialihkan ke Jalan Asia Afrika. Dalam aksinya, massa terus bersholawat dan menampilkan jawara -jawara betawi dengan kesenian bela diri. Mereka menuntut Pemerintah
Selengkapnya
Aksi 212 Jilid II, Polda Metro Siapkan 10 Ribu Personel
Politik | Minggu 19 Februari 2017, 20:28 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Polda Metro Jaya akan mengerahkan 10 ribu personel guna mengamankan aksi massa umat Islam pada Selasa (21/2) atau aksi 212 jilid dua di gedung DPR/MPR RI. "Petugas kepolisian siap mengawal aksi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Minggu (19/2/2017).Argo mengaku, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan terkait rencana demo tersebut yang disampaikan koordinator aksi pada Sabtu (18/2/2017). Berdasarkan
Selengkapnya
Diperkirakan Putaran ke 2, Anies-Sandi Siap Terima Agus-Sylvi untuk Kerja Sama
Politik | Rabu 15 Februari 2017, 20:45 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Kubu Anies Baswedan-Sandiaga Uno optimistis maju ke putaran dua Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, akan merangkul sebanyak mungkin pihak untuk memenangkan pasangan Anies-Sandi di putaran kedua, termasuk pasangan Agus-Sylvi."Ya tentu untuk memenangkan di putaran kedua, kita akan bekerja sama dengan semua pihak ya. Tidak menutup kemungkinan dengan Agus-Sylvi," kata dia di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu
Selengkapnya
Ini 9 Calon Tunggal yang Juga Petahana di Pilkada Serentak 2017
Politik | Selasa 14 Februari 2017, 06:45 WIB
SULUHRIAU- Ada 9 calon tunggal dalam gelaran Pilkada serentak 2017. Meski tak ada lawan, tetapi proses pemungutan suara tetap dilakukan.Dikutip dari situs resmi KPU, Senin (13/2/2017), para pasangan calon tunggal itu diusung banyak partai politik. Paling sedikit mereka diusung oleh 7 partai politik dan terbanyak adalah 10 parpol.Semuanya merupakan petahana di wilayahnya. Ada yang tetap bersama pasangannya saat ini, ada pula yang berganti pasangan. Berikut ini kesembilan pasangan calon
Selengkapnya
Bea Cukai: 36 KTP Palsu Dikirim dari Kamboja ke Sosok Bernama Leo
Politik | Jumat 10 Februari 2017, 17:33 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Petugas Bea dan Cukai berhasil mengungkap adanya pengiriman 36 KTP palsu dari Kamboja. Pihak penerima diketahui bernama Leo.Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi memastikan, KTP palsu yang dikirim dengan jasa ekspedisi dari Kamboja melalui Bandara Soekarno-Hatta hanya berjumlah 36 buah. KTP palsu tersebut dimasukkan dalam kotak kecil. Di paket juga ditemukan 32 NPWP, 1 ATM, dan buku tabungan."Tentunya kita mesti harus melakukan penelitian yang mendalam. Di dalam dokumen
Selengkapnya
Kasus Makar dan Penodaan Agama, Musadeq Dituntut 12 Tahun Penjara
Politik | Rabu 08 Februari 2017, 18:02 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Ahmad Musadeq bersama Mahful Muis dituntut hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan anak Musadeq yang juga presidium Gafatar, Andri Cahya dituntut 10 tahun penjara"Terhadap terdakwa H Abdussalam alias Ahmad Mussadeq alias Al Masih Mawud dan Mahful Muis dengan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun penjara," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaaan Negeri (Kejari) Cibinong, Abdul Rauf kepada detikcom, Rabu (8/2/2017)."Sedangkan Andri Cahya dituntut hukuman 10 tahun
Selengkapnya
Gerindra: Pencapresan Prabowo Dideklarasikan Pertengahan 2017
Politik | Senin 06 Februari 2017, 20:37 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Kabar pencalonan Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2019 kian kencang berembus belakangan ini. Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut rencana waktu pendeklarasian Gerindra soal pencapresan Prabowo."Yang pasti akan kami deklarasikan setelah kami para petinggi partai melakukan konsolidasi nasional untuk memastikan dukungan dari bawah untuk meminta Prabowo maju sebagai capres. Setelah itu, baru kita deklarasikan," ungkap Arief dalam perbincangan
Selengkapnya
Ini Sikap Resmi MUI Soal Tudingan kepada KH Ma"ruf Amin
Politik | Kamis 02 Februari 2017, 12:03 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sikap resmi atas tudingan-tudingan yang dilancarkan kepada KH Maruf Amin. Sikap itu dibacakan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Gedung MUI Pusat, Kamis (2/2/2017).Mencermati proses persidangan kedelapan tanggal 31 Januari 2017 perkara penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang persidangan dilaksanakan di Kementerian Pertanian RI dengan menghadirkan saksi KH Maruf Amin selaku Ketua Umum MUI.Kehadirannya untuk
Selengkapnya
PBNU Protes Keras Sikap Ahok ke Kiai Ma"ruf Amin
Politik | Rabu 01 Februari 2017, 12:02 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersoalkan bantahan Ketum MUI Maruf Amin soal percakapan telepon dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena Maruf membantah adanya telepon dari SBY itulah, Ahok berencana menempuh jalur hukum atas kesaksian Ketum MUI tersebut. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faisal Zaini mengatakan pihaknya menyayangkan pernyataan dan sikap Ahok terhadap Kiai Maruf saat persidangan kemarin.
Selengkapnya
Habib Rizieq Tersangka, Jubir FPI: Tetap Tenang dan Tunggu Komando
Politik | Selasa 31 Januari 2017, 10:01 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. FPI pun menyerukan kepada kader dan simpatisan untuk tetap tenang."Kepada seluruh aktivis, simpatisan FPI, dan umat Islam pada umumnya, untuk tetap tenang, tetap (jaga situasi) kondusif. Tetap menunggu komando dari ulama-ulama kita. Kita imbau untuk segera lakukan konsolidasi tiap daerah semaksimal mungkin," kata juru bicara FPI Slamet Maarif dilansir detik.com,
Selengkapnya
Polda Jabar Tetapkan Habib Rizieq Sebagai Tersangka
Politik | Senin 30 Januari 2017, 20:54 WIB
SULUHRIAU, Bandung- Penyidik Polda Jabar meningkatkan status Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari saksi terlapor menjadi tersangka. Penetapan status tersangka tersebut dilaukan penyidik setelah dilakukan gelar perkara ketiga pada Senin (30/1/2017)."Setelah tujuh jam melakukan gelar perkara penyidik akhirnya menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik mantan Presiden Soekarno," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes
Selengkapnya
Grasi Dikabulkan, Antasari Azhar Bebas Murni
Politik | Rabu 25 Januari 2017, 17:41 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari Azhar. Hukuman Antasari dikurangi dari 18 tahun penjara menjadi 12 tahun. Setelah dikurangi remisi, Antasari Azhar kini bebas murni."Sesuai perhitungan, Antasari dihukum 18 tahun, dan sudah menjalani masa hukuman 7 tahun dan mendapatkan remisi 3 tahun dan dengan sisa hukuman 6 tahun. Setelah dikurangi grasi, berarti status menjadi mantan narapidana," kata pengacara Antasari, Boyamin Saiman, kepada wartawan di Gedung
Selengkapnya
Habib Rizieq Diperiksa Soal Kasus Palu Arit
Politik | Senin 23 Januari 2017, 13:13 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Habib Rizieq Syihab memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai saksi untuk Kasus Simbol Palu Arit yang ia katakan ada di Mata Uang Rupiah baru.Habib Rizieq Syihab ditanya penyidik Polda Metro Jaya terkait ceramahnya soal palu arit yang beredar di medsos. Rizieq juga ditanya soal pengunggahan video tersebut. "Yang pertama ditanyakan berkaitan dengan identitas, kemudian kesediaan untuk diperiksa. Ketiga, (ditanya) terkait dengan keberadaan FPI TV, ditanyakan
Selengkapnya
Mendagri Ingin Ambang Batas Parlemen Lebih Tinggi dari 3,5 Persen
Politik | Kamis 19 Januari 2017, 17:43 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ambang batas partai politik masuk ke parlemen (parliamentary threshold) saat ini adalah sebesar 3,5 persen. Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pembahasan angka dikompromikan antarfraksi di DPR, namun angkanya tetap naik. "Kompromi sajalah. Kalau undang-undang lama kan 3,5 persen, masak harus bertahan. Ya, yang penting naik, setengah persen nggak apa-apa," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).Selain itu, Tjahjo berharap UU Pemilu yang sedang digodok
Selengkapnya
KPK Cecar Anak Bupati Klaten soal Duit yang Disita di Rumah Dinas
Politik | Senin 16 Januari 2017, 21:33 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua Komisi IV DPRD Klaten Andi Purnomo memenuhi panggilan penyidik KPK. Andi dicecar penyidik KPK sekitar 20 pertanyaan terkait dengan suap jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.Andi keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.15 WIB. Dia lebih banyak menghindar dari pertanyaan wartawan."Nanti sama penyidik saja. Ya, ada kisaran 20 (pertanyaan)," kata Andi di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017).Andi didampingi pengacaranya,
Selengkapnya
Sri Mulyani Naikkan PPN Rokok Jadi 9,1%
Politik | Selasa 10 Januari 2017, 21:33 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Kementerian Keuangan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Hasil Tembakau, dari 8,7% menjadi 9,1%. Kenaikan PPN rokok ini dilakukan untuk menyamakan dengan produk lainnya.Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.010/2016, sebagai perubahan atas PMK nomor 174/PMK.03/2015 tentang cara penghitungan dan pemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.Atas diterbitkannya PMK tersebut, PPN atas penyeragan hasil tembakau naik dari
Selengkapnya
KPK Telusuri Kepemilikan Rp 3 Miliar di Lemari Anak Bupati Klaten
Politik | Jumat 06 Januari 2017, 11:17 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu melakukan penyitaan barang di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini. Dalam penyitaan, ditemukan uang senilai Rp 3 miliar di sebuah lemari di kamar anak bupati."Di rumah dinas ditemukan di salah satu lemari di kamar yang diduga adalah kamar anaknya bupati, itu uang senilai Rp 3 Miliar," kata Juru Bicara KPK, Febridiansyah, Kamis (5/1/2017).KPK belum bisa memastikan milik siapa uang itu. Penyidik KPK masih akan menelusuri
Selengkapnya
Dituduh Habib Novel Merekayasa Kasus, Ahok: Dia Saksi Palsu
Politik | Selasa 03 Januari 2017, 21:21 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Dalam kesaksiannya di persidangan, Novel Bamukmin sempat menyebut Basuki T Purnama alias Ahok melakukan merekayasa kasus. Ahok menyebut Novel memberikan kesaksian palsu."Dan dia tuduh saya bunuh dua anak buahnya. Dan dia menuduh saya merekayasa memenjarakan dia," ujar Ahok.Hal itu disampaikan Ahok usai sidang di Auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Jaksel, Selasa (3/12/2016). Ahok membantah tuduhan itu."Saya tersanjung sekali saya bisa merekayasa dan memenjarakan Habib
Selengkapnya
Soroti Medsos, Menag Lukman: Kata Nabi, Sebar Kabar Bohong Itu Dosa
Politik | Jumat 30 Desember 2016, 16:37 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Banyak manfaat yang bisa dipetik dari internet, namun banyak pula dampak negatifnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyoroti ranah media sosial dan internet yang diwarnai banyak kabar bohong. "Saya ingin titip pesan, saat ini kita sudah berada pada era digital, generasi emas yang lahir tahun '80-an dan '90-an, generasi yang tidak bisa dipisahkan dari digital," kata Lukman dalam acara refleksi akhir tahun di Masjid Al Munir, Kompleks Itjen Kemenag, Jalan Fatmawati
Selengkapnya
Hakim Tolak Keberatan Ahok, Sidang Dilanjutkan 3 Januari
Politik | Selasa 27 Desember 2016, 20:56 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak nota keberatan terdakwa kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Menyatakan keberatan terdakwa Insinyur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Dwiyarso Budi Santiarto dalam sidang putusan sela di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, Selasa, (27/12/2016). Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai surat dakwaan
Selengkapnya
Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis
Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 09:02 WIB
Ibaratnya, kalau meminjam bahasa agama Islam, "jika wudlu-nya tidak sah ya pasti sholatnya juga tidak sah". Ngapain mempersoalkan upahnya jika statusnya saja ilegal? Ilegal ya kita tindak tegas, nggak usah diributkan ini itunya. Diskriminasi upah itu nggak boleh. Sesama TKI saja upahnya tidak boleh didiskriminasi, apalagi antara TKA dengan TKI. Itu jelas dalam aturan ketenagakerjaan internasional maupun aturan ketenagakerjaan di dalam negeri. Pekerja dengan jabatan atau pekerjaan yang sama
Selengkapnya
Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis
Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 08:57 WIB
Kalau soal jumlah TKA ilegal, itu harus dilihat dari kasus-kasus yang muncul. Sampai dengan akhir tahun ini, ada sekitar 683 TKA bermasalah yang ditangani Kemnaker. Mereka berasal dari berbagai negara, bukan China saja. Ada yang dari Malaysia, Filipina, India, Thailand, Korea Selatan, dan lain-lain. Dari angka itu, 587 TKA ilegal, dalam arti tidak ada izin kerja. 86 orang lainnya menyalahgunakan izin. Semua sudah ditindaklanjuti, termasuk deportasi.Angka itu sudah termasuk kasus-kasus TKA yang
Selengkapnya
Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis
Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 08:45 WIB
Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA China. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal faktanya nggak begitu. Jelas terlihat framing politiknya.Ketika Dirjen Imigrasi bilang 1,3 juta turis China masuk Indonesia tahun ini, langsung diplesetkan menjadi TKA China. Penangkapan beberapa TKA ilegal di daerah oleh aparat pemerintah langsung digoreng jadi ribuan, bahkan jutaan. Pokoknya
Selengkapnya
Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis
Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 08:36 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Isu maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia cukup meresahkan masyarakat. Meski diakui TKA ilegal itu masih ada, tetapi isu TKA China itu dinilai politis."Saya tidak pernah bilang tidak ada TKA China. Saya juga tidak pernah bilang tidak ada TKA ilegal. Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA China. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal
Selengkapnya
Densus 88 Jaga Bom Aktif di Tangerang Selatan
Politik | Rabu 21 Desember 2016, 12:16 WIB
TANGSEL, Suluhriau- Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 menangani bom aktif di kelurahan Babakan Kecamatan Setu, Tangerang Selatan , Rabu (21/12/2016) pagi. Densus masih melakukan penjagaan di lokasi.Kapolres Tangsel membenarkan adanya bom aktif tersebut dan sementara ini masih dalam penanganan petugas kepolisian. "Iya ada bom, itu di Tangerang Selatan di Setu," ujar Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ayi Supardan dikonfirmasi, Rabu (21/12/2016).Ayi mengatakan, dalam penanganan kasus tersebut jajaran
Selengkapnya
Sidang Ahok Tolak Keberatan Ahok, Jaksa Minta Hakim Lanjutkan Sidang
Politik | Selasa 20 Desember 2016, 10:19 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Jaksa penuntut umum menolak seluruh keberatan (eksepsi) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim penasihat hukumnya. Jaksa meminta majelis hakim melanjutkan sidang pemeriksaan perkara."Berdasarkan analisa dan uraian yuridis tersebut, seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum tersebut tidak berkekuatan hukum dan patutlah untuk ditolak," ujar jaksa Ali Mukartono membacakan permohonan atas tanggapan eksepsi dalam sidang lanjutan di PN Jakut, Jl Gajah
Selengkapnya
|