Minggu, 16 Agustus 2026 Bersama UAS dan Habib Syahab, Ribuan Jamaah Hadiri Maulid Nabi di Masjid Hajjah Rohana Rimbo Panjang | Seharian Penuh Keceriaan Warga RT 06/RW 03 Putri Tujuh Rayakan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Perlombaan | Operasi PETI di Kampar Kiri, 2 Rakit Tambang Emas Dibakar dan 1 Mesin Diamankan | Local Media Community Gandeng Google Perkuat Ekosistem Media Lokal | PWI Riau Ingatkan Anggota Segera Reaktivasi KTA | Maumere Diguncang Gempa Kuat, Ruang Tunggu Pelabuhan Laurentius Say Roboh
 
Bea Cukai: 36 KTP Palsu Dikirim dari Kamboja ke Sosok Bernama Leo


Politik | Jumat 10 Februari 2017, 17:33 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Petugas Bea dan Cukai berhasil mengungkap adanya pengiriman 36 KTP palsu dari Kamboja. Pihak penerima diketahui bernama Leo.Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi memastikan, KTP palsu yang dikirim dengan jasa ekspedisi dari Kamboja melalui Bandara Soekarno-Hatta hanya berjumlah 36 buah. KTP palsu tersebut dimasukkan dalam kotak kecil. Di paket juga ditemukan 32 NPWP, 1 ATM, dan buku tabungan."Tentunya kita mesti harus melakukan penelitian yang mendalam. Di dalam dokumen

Selengkapnya

Kasus Makar dan Penodaan Agama, Musadeq Dituntut 12 Tahun Penjara


Politik | Rabu 08 Februari 2017, 18:02 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Ahmad Musadeq bersama Mahful Muis dituntut hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan anak Musadeq yang juga presidium Gafatar, Andri Cahya dituntut 10 tahun penjara"Terhadap terdakwa H Abdussalam alias Ahmad Mussadeq alias Al Masih Mawud dan Mahful Muis dengan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun penjara," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaaan Negeri (Kejari) Cibinong, Abdul Rauf kepada detikcom, Rabu (8/2/2017)."Sedangkan Andri Cahya dituntut hukuman 10 tahun

Selengkapnya

Gerindra: Pencapresan Prabowo Dideklarasikan Pertengahan 2017


Politik | Senin 06 Februari 2017, 20:37 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Kabar pencalonan Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2019 kian kencang berembus belakangan ini. Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut rencana waktu pendeklarasian Gerindra soal pencapresan Prabowo."Yang pasti akan kami deklarasikan setelah kami para petinggi partai melakukan konsolidasi nasional untuk memastikan dukungan dari bawah untuk meminta Prabowo maju sebagai capres. Setelah itu, baru kita deklarasikan," ungkap Arief dalam perbincangan

Selengkapnya

Ini Sikap Resmi MUI Soal Tudingan kepada KH Ma"ruf Amin


Politik | Kamis 02 Februari 2017, 12:03 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sikap resmi atas tudingan-tudingan yang dilancarkan kepada KH Maruf Amin. Sikap itu dibacakan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Gedung MUI Pusat, Kamis (2/2/2017).Mencermati proses persidangan kedelapan tanggal 31 Januari 2017 perkara penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang persidangan dilaksanakan di Kementerian Pertanian RI dengan menghadirkan saksi KH Maruf Amin selaku Ketua Umum MUI.Kehadirannya untuk

Selengkapnya

PBNU Protes Keras Sikap Ahok ke Kiai Ma"ruf Amin


Politik | Rabu 01 Februari 2017, 12:02 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersoalkan bantahan Ketum MUI Maruf Amin soal percakapan telepon dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena Maruf membantah adanya telepon dari SBY itulah, Ahok berencana menempuh jalur hukum atas kesaksian Ketum MUI tersebut. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faisal Zaini mengatakan pihaknya menyayangkan pernyataan dan sikap Ahok terhadap Kiai Maruf saat persidangan kemarin.

Selengkapnya

Habib Rizieq Tersangka, Jubir FPI: Tetap Tenang dan Tunggu Komando


Politik | Selasa 31 Januari 2017, 10:01 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. FPI pun menyerukan kepada kader dan simpatisan untuk tetap tenang."Kepada seluruh aktivis, simpatisan FPI, dan umat Islam pada umumnya, untuk tetap tenang, tetap (jaga situasi) kondusif. Tetap menunggu komando dari ulama-ulama kita. Kita imbau untuk segera lakukan konsolidasi tiap daerah semaksimal mungkin," kata juru bicara FPI Slamet Maarif dilansir detik.com,

Selengkapnya

Polda Jabar Tetapkan Habib Rizieq Sebagai Tersangka


Politik | Senin 30 Januari 2017, 20:54 WIB

SULUHRIAU, Bandung- Penyidik Polda Jabar meningkatkan status Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari saksi terlapor menjadi tersangka. Penetapan status tersangka tersebut dilaukan penyidik setelah dilakukan gelar perkara ketiga pada Senin (30/1/2017)."Setelah tujuh jam melakukan gelar perkara penyidik akhirnya menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik mantan Presiden Soekarno," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes

Selengkapnya

Grasi Dikabulkan, Antasari Azhar Bebas Murni


Politik | Rabu 25 Januari 2017, 17:41 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari Azhar. Hukuman Antasari dikurangi dari 18 tahun penjara menjadi 12 tahun. Setelah dikurangi remisi, Antasari Azhar kini bebas murni."Sesuai perhitungan, Antasari dihukum 18 tahun, dan sudah menjalani masa hukuman 7 tahun dan mendapatkan remisi 3 tahun dan dengan sisa hukuman 6 tahun. Setelah dikurangi grasi, berarti status menjadi mantan narapidana," kata pengacara Antasari, Boyamin Saiman, kepada wartawan di Gedung

Selengkapnya

Habib Rizieq Diperiksa Soal Kasus Palu Arit


Politik | Senin 23 Januari 2017, 13:13 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Habib Rizieq Syihab memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai saksi untuk Kasus Simbol Palu Arit yang ia katakan ada di Mata Uang Rupiah baru.Habib Rizieq Syihab ditanya penyidik Polda Metro Jaya terkait ceramahnya soal palu arit yang beredar di medsos. Rizieq juga ditanya soal pengunggahan video tersebut. "Yang pertama ditanyakan berkaitan dengan identitas, kemudian kesediaan untuk diperiksa. Ketiga, (ditanya) terkait dengan keberadaan FPI TV, ditanyakan

Selengkapnya

Mendagri Ingin Ambang Batas Parlemen Lebih Tinggi dari 3,5 Persen


Politik | Kamis 19 Januari 2017, 17:43 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Ambang batas partai politik masuk ke parlemen (parliamentary threshold) saat ini adalah sebesar 3,5 persen. Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pembahasan angka dikompromikan antarfraksi di DPR, namun angkanya tetap naik. "Kompromi sajalah. Kalau undang-undang lama kan 3,5 persen, masak harus bertahan. Ya, yang penting naik, setengah persen nggak apa-apa," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).Selain itu, Tjahjo berharap UU Pemilu yang sedang digodok

Selengkapnya

KPK Cecar Anak Bupati Klaten soal Duit yang Disita di Rumah Dinas


Politik | Senin 16 Januari 2017, 21:33 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Ketua Komisi IV DPRD Klaten Andi Purnomo memenuhi panggilan penyidik KPK. Andi dicecar penyidik KPK sekitar 20 pertanyaan terkait dengan suap jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.Andi keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.15 WIB. Dia lebih banyak menghindar dari pertanyaan wartawan."Nanti sama penyidik saja. Ya, ada kisaran 20 (pertanyaan)," kata Andi di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017).Andi didampingi pengacaranya,

Selengkapnya

Sri Mulyani Naikkan PPN Rokok Jadi 9,1%


Politik | Selasa 10 Januari 2017, 21:33 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Kementerian Keuangan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Hasil Tembakau, dari 8,7% menjadi 9,1%. Kenaikan PPN rokok ini dilakukan untuk menyamakan dengan produk lainnya.Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.010/2016, sebagai perubahan atas PMK nomor 174/PMK.03/2015 tentang cara penghitungan dan pemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.Atas diterbitkannya PMK tersebut, PPN atas penyeragan hasil tembakau naik dari

Selengkapnya

KPK Telusuri Kepemilikan Rp 3 Miliar di Lemari Anak Bupati Klaten


Politik | Jumat 06 Januari 2017, 11:17 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu melakukan penyitaan barang di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini. Dalam penyitaan, ditemukan uang senilai Rp 3 miliar di sebuah lemari di kamar anak bupati."Di rumah dinas ditemukan di salah satu lemari di kamar yang diduga adalah kamar anaknya bupati, itu uang senilai Rp 3 Miliar," kata Juru Bicara KPK, Febridiansyah, Kamis (5/1/2017).KPK belum bisa memastikan milik siapa uang itu. Penyidik KPK masih akan menelusuri

Selengkapnya

Dituduh Habib Novel Merekayasa Kasus, Ahok: Dia Saksi Palsu


Politik | Selasa 03 Januari 2017, 21:21 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Dalam kesaksiannya di persidangan, Novel Bamukmin sempat menyebut Basuki T Purnama alias Ahok melakukan merekayasa kasus. Ahok menyebut Novel memberikan kesaksian palsu."Dan dia tuduh saya bunuh dua anak buahnya. Dan dia menuduh saya merekayasa memenjarakan dia," ujar Ahok.Hal itu disampaikan Ahok usai sidang di Auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Jaksel, Selasa (3/12/2016). Ahok membantah tuduhan itu."Saya tersanjung sekali saya bisa merekayasa dan memenjarakan Habib

Selengkapnya

Soroti Medsos, Menag Lukman: Kata Nabi, Sebar Kabar Bohong Itu Dosa


Politik | Jumat 30 Desember 2016, 16:37 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Banyak manfaat yang bisa dipetik dari internet, namun banyak pula dampak negatifnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyoroti ranah media sosial dan internet yang diwarnai banyak kabar bohong. "Saya ingin titip pesan, saat ini kita sudah berada pada era digital, generasi emas yang lahir tahun '80-an dan '90-an, generasi yang tidak bisa dipisahkan dari digital," kata Lukman dalam acara refleksi akhir tahun di Masjid Al Munir, Kompleks Itjen Kemenag, Jalan Fatmawati

Selengkapnya

Hakim Tolak Keberatan Ahok, Sidang Dilanjutkan 3 Januari


Politik | Selasa 27 Desember 2016, 20:56 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak nota keberatan terdakwa kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Menyatakan keberatan terdakwa Insinyur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Dwiyarso Budi Santiarto dalam sidang putusan sela di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, Selasa, (27/12/2016). Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai surat dakwaan

Selengkapnya

Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis


Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 09:02 WIB

Ibaratnya, kalau meminjam bahasa agama Islam, "jika wudlu-nya tidak sah ya pasti sholatnya juga tidak sah". Ngapain mempersoalkan upahnya jika statusnya saja ilegal? Ilegal ya kita tindak tegas, nggak usah diributkan ini itunya. Diskriminasi upah itu nggak boleh. Sesama TKI saja upahnya tidak boleh didiskriminasi, apalagi antara TKA dengan TKI. Itu jelas dalam aturan ketenagakerjaan internasional maupun aturan ketenagakerjaan di dalam negeri. Pekerja dengan jabatan atau pekerjaan yang sama

Selengkapnya

Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis


Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 08:57 WIB

Kalau soal jumlah TKA ilegal, itu harus dilihat dari kasus-kasus yang muncul. Sampai dengan akhir tahun ini, ada sekitar 683 TKA bermasalah yang ditangani Kemnaker. Mereka berasal dari berbagai negara, bukan China saja. Ada yang dari Malaysia, Filipina, India, Thailand, Korea Selatan, dan lain-lain. Dari angka itu, 587 TKA ilegal, dalam arti tidak ada izin kerja. 86 orang lainnya menyalahgunakan izin. Semua sudah ditindaklanjuti, termasuk deportasi.Angka itu sudah termasuk kasus-kasus TKA yang

Selengkapnya

Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis


Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 08:45 WIB

Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA China. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal faktanya nggak begitu. Jelas terlihat framing politiknya.Ketika Dirjen Imigrasi bilang 1,3 juta turis China masuk Indonesia tahun ini, langsung diplesetkan menjadi TKA China. Penangkapan beberapa TKA ilegal di daerah oleh aparat pemerintah langsung digoreng jadi ribuan, bahkan jutaan. Pokoknya

Selengkapnya

Menaker Hanif Dhakiri: TKA Ilegal Ada, Tapi Isu TKA China itu Politis


Politik | Sabtu 24 Desember 2016, 08:36 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Isu maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia cukup meresahkan masyarakat. Meski diakui TKA ilegal itu masih ada, tetapi isu TKA China itu dinilai politis."Saya tidak pernah bilang tidak ada TKA China. Saya juga tidak pernah bilang tidak ada TKA ilegal. Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA China. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal

Selengkapnya

Densus 88 Jaga Bom Aktif di Tangerang Selatan


Politik | Rabu 21 Desember 2016, 12:16 WIB

TANGSEL, Suluhriau- Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 menangani bom aktif di kelurahan Babakan Kecamatan Setu, Tangerang Selatan , Rabu (21/12/2016) pagi. Densus masih melakukan penjagaan di lokasi.Kapolres Tangsel membenarkan adanya bom aktif tersebut dan sementara ini masih dalam penanganan petugas kepolisian. "Iya ada bom, itu di Tangerang Selatan di Setu," ujar Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ayi Supardan dikonfirmasi, Rabu (21/12/2016).Ayi mengatakan, dalam penanganan kasus tersebut jajaran

Selengkapnya

Sidang Ahok
Tolak Keberatan Ahok, Jaksa Minta Hakim Lanjutkan Sidang


Politik | Selasa 20 Desember 2016, 10:19 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Jaksa penuntut umum menolak seluruh keberatan (eksepsi) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim penasihat hukumnya. Jaksa meminta majelis hakim melanjutkan sidang pemeriksaan perkara."Berdasarkan analisa dan uraian yuridis tersebut, seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum tersebut tidak berkekuatan hukum dan patutlah untuk ditolak," ujar jaksa Ali Mukartono membacakan permohonan atas tanggapan eksepsi dalam sidang lanjutan di PN Jakut, Jl Gajah

Selengkapnya

Kemenaker: Tenaga Asing dari China Paling Tinggi Jumlahnya di Indonesia


Politik | Sabtu 17 Desember 2016, 15:56 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut tenaga kerja China yang bekerja di Indonesia menempati posisi teratas. Jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu orang."Tenaga kerja asing dari China ini memang menduduki peringkat pertama saat ini, sudah sampai 21 ribu," kata Direktur Pengendalian Tenaga Kerja Asing Kemenaker, Rahmawati Yaunidar, dalam Seminar Nasional 'Serbuan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia' di Gedung Sertifikasi Guru UNJ, Jalan Pramuka, Rawamangun, Jakarta Timur,

Selengkapnya

Lolos Verifikasi, Partai Idaman Incar Posisi 5 Besar di Pileg 2019


Politik | Kamis 15 Desember 2016, 16:03 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Partai Islam Damai Aman (Idaman) lolos verifikasi dan bisa berpartisipasi dalam Pemilu. Partai Idaman pun sudah membidik target untuk Pileg 2019 mendatang. "Pertemuan ini adalah dalam rangka sosialisasi bahwa pada 13 Desember 2016 kemarin Partai Islam Damai Aman (Idaman) telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM," ucap Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama.Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai

Selengkapnya

Tutup Pintu untuk Fahri Hamzah, PKS: Dia Tidak Minta Maaf


Politik | Kamis 15 Desember 2016, 14:00 WIB

JAKARTA, Suluhriau- PKS tampaknya sudah menutup pintu untuk Fahri Hamzah kembali jadi kader. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menyebut pemecatan terhadap Fahri sudah final."Pertama, tentang kasus Pak Fahri Hamzah DPP PKS akan melakukan banding putusan PN Jaksel. Kedua, saya tegaskan bahwa urusan pemecatan secara internal FH sudah selesai, final," kata Tifatul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016).Tifatul menyebut pihaknya masih akan mengajukan proses hukum

Selengkapnya

Kapolri Sebut Bahrun Naim Kendalikan Teroris Bekasi dari Suriah


Politik | Senin 12 Desember 2016, 15:20 WIB

BANDUNG, Suluhriau- Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menggagalkan aksi teror bom di Istana Presiden dengan menangkap sejumlah orang di Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kelompok teroris jaringan Jamaah Anshorut Daulah Khilafah Nusantara (JADKN) ini dipimpin Bahrun Naim. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Bahrun Naim mengendalikan kelompok tersebut dari Syiria.Penyelidikan polisi sejauh ini menyimpulkan posisi Bahrun Naim tidak berada di Indonesia. Pria tersebut termonitor

Selengkapnya

PDIP Minta Kursi Pimpinan DPR, Fahri: Tak Bisa Tiba-tiba Nongol


Politik | Jumat 09 Desember 2016, 17:32 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan jalan PDIP untuk merevisi UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau dikenal (UU MD3) masih panjang. Fahri menyebut untuk merevisi UU MD3 itu harus melalui program legislasi nasional (prolegnas)."(UU MD3) itu belum masuk prolegnas, kalau mau itu (revisi) harus dimasukkan ke prolegnas. Tidak bisa tiba-tiba nongol," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).Fahri mengatakan pembahasan

Selengkapnya

Soal Percetakan e-KTP di Luar Negeri, Eks Ketua Komisi II DPR: Jauh Amat


Politik | Rabu 07 Desember 2016, 11:27 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Mantan Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap mengaku tidak tahu tentang adanya data 110 juta warga negara Indonesia yang berada di perusahaan Amerika Serikat (AS). Tentang hal itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo."Saya enggak di Komisi II lagi saat itu. Apa? Masak di Amerika? Jauh amat," kata Chairuman di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).Kedatangan Chairuman ke KPK hari ini sedianya untuk menjalani

Selengkapnya

Bawaslu RI: Ada 53 PNS Tidak Netral di Pilkada Serentak 2017


Politik | Selasa 06 Desember 2016, 21:26 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan masih ada dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak 2017.Dalam rapat dengan komisi II DPR, Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan telah menerima sebanyak 19 laporan atas dugaan ketidaknetralan ASN dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak 2017. Mereka berasal dari berbagai tingkat jabatan di pemerintahan. "Dari laporan 19 dugaan ketidaknetralan ASN, melibatkan 53 oknum

Selengkapnya

Plt Gubernur DKI: Sayang, Panitia Parade Kebhinnekaan Tak Konsisten


Politik | Minggu 04 Desember 2016, 20:42 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono menyebut panitia parade kebhinnekaan yang disebut 'Aksi Kita Indonesia' tak menepati perjanjian awal aksi alias tidak konsisten. Lelaki yang akrab dipanggil Soni ini sangat menyayangkan adanya massa yang tak menepati janji untuk tidak membawa atribut politik dalam aksinya."Hari ini kita melihat beberapa tidak konsisten, muncul atribut parpol tertentu sehingga saya sangat menyayangkan. Karena itu saya memberi imbauan, saya cek dari jam

Selengkapnya

Di Mana Makna 'Kita Indonesia' dalam Aksi 412


Politik | Minggu 04 Desember 2016, 20:37 WIB

JAKARTA, Suluhriau- Parade kebudayaan mengambil tema 'Kita Indonesia' dalam aksinya yang digelar di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, (4/12/2016). Tapi, Hidayat Nur Wahid melihat makna 'Kita Indonesia' tidak tampak dalam aksi 412 karena banyak terjadi pelanggaran hukum.Wakil Ketua MPR RI ini menilai banyak aturan yang dilanggar panitia maupun peserta aksi yang ikut dalam acara tersebut. Aksi 412 dinilai melanggar karena memanfaatkan acara car free day (CFD) untuk aktivitas partai politik.''Kalau

Selengkapnya

 
 
+ Indeks Berita +
01 Bersama UAS dan Habib Syahab, Ribuan Jamaah Hadiri Maulid Nabi di Masjid Hajjah Rohana Rimbo Panjang
02 Seharian Penuh Keceriaan Warga RT 06/RW 03 Putri Tujuh Rayakan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Perlombaan
03 Operasi PETI di Kampar Kiri, 2 Rakit Tambang Emas Dibakar dan 1 Mesin Diamankan
04 Local Media Community Gandeng Google Perkuat Ekosistem Media Lokal
05 PWI Riau Ingatkan Anggota Segera Reaktivasi KTA
06 Maumere Diguncang Gempa Kuat, Ruang Tunggu Pelabuhan Laurentius Say Roboh
07 Jelang HUT ke-81 RI, Wabup Kampar Kukuhkan 30 Putra Putri Paskibraka 2026 di Balai Bupati
08 Kwarnas Anugerahkan Lencana Darma Bakti ke Kak Sulastri di Peringatan Hari Pramuka ke-65
09 UMKM Dumai Diajak Naik Kelas, Kemenkum Riau Genjot Legalitas Lewat Perseroan Perorangan
10 Dorongan Inovasi Daerah, Kemenkum Riau Gaungkan Pentingnya Lindungi Kekayaan Intelektual
11 142 Kali Terbakar Sejak Januari 2026 di Pekanbaru, 2 Orang Meninggal
12 Kemenkum Hadirkan Penyelesaian Langsung Berbagai Persoalan Layanan Hukum
13 10 Hektar Lahan Gambut Terbakar di Kualu Nenas, 55 Personel Gabungan Berjibaku Padamkan Api
14 Resahkan Warga, Polsek Kampar Kiri Bakar Rakit Tambang Emas Ilegal di Desa Terusan
15 Harmonisasi 5 Ranperbup Kampar, Kemenkum Riau Pastikan Regulasi Pas dan Tidak Tabrak Aturan
16 Kemenkum Riau Dorong Penguatan Sinergi dan Profesionalisme Advokat
17 September 2026, 2,4 Juta Warga Singapura Terima Bantuan Tunai hingga Rp8,3 Juta
18 Perdana Dilakukan di Pekanbaru, Wali Kota Ajak Kepala OPD Menginap Bersama Retreat RT-RW
19 Kemenkum Riau Dorong Civitas Akademika UIR Lindungi Inovasi Melalui Paten
20 Remaja 18 Tahun Terjun ke Sungai Siak di Bawah Jebatan Leighton, Begini Detik-detik Penyelamatan Polisi
21 Dari Istana ke Desa Gobah, Prabowo Apresiasi 110 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau
22 Wujudkan WBBM 2026, Kemenkum Riau Benahi Data dan Inovasi Layanan
 
Redaksi | Indeks Berita
Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
© SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat