Novanto Menang Praperadilan, Status Tersangka Dinyatakan Tak Sah
Nasional | Jumat 29 September 2017, 20:50 WIB
SULUHRUAU, Jakarta - Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto. Status tersangka yang disandang Novanto di KPK pun digugurkan."Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan
Selengkapnya
Aksi 299, Zikir dan Asmaul Husna Menggema di Gedung DPR dan MPR
Nasional | Jumat 29 September 2017, 10:57 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Suara menggema dari 299 personil polisi dari satuan Brimob yang melantunkan Asmaul Husna di pintu utama gedung DPR/MPR, Jumat (29/9). Pasukan ini dibentuk untuk meredam demonstran yang anarkis.Sebelum memulai membacakan Asmaul Husna secara serentak, pimpinan zikir membukanya dengan ucapan: "Pasukan Asmaul Husna". Ucapan itu dijawab serentak dengan "Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar, Lahaulawalakuata Ilabilahilaliy adzim"."Ayo terus semangat suaranya yang keras,"
Selengkapnya
Tolak PKI dan Perppu Ormas, Aksi 299 akan Digelar di DPR
Nasional | Senin 25 September 2017, 09:06 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Aksi turun ke jalan akan dilakukan pada Jumat (29/92017) nanti. Aksi ini akan mengangkat dua isu yakni tolak Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan tolak kebangkitan PKI."Ada dua isu. Pertama Tolak Perppu 2/2017 tentang pembubaran ormas. Dan yang kedua tolak dan lawan kebangkitan PKI," kata Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, ketika dikonfirmasi, Senin (25/9/2017).Dia mengatakan aksi akan digelar pada siang hari usai salat Jumat. Nantinya massa
Selengkapnya
Utang Pemerintah RI Naik Jadi Rp 3.825,79 Triliun
Nasional | Jumat 22 September 2017, 08:56 WIB
SULUHRIAU- Per akhir Agustus 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.825,79 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 45,81 triliun, dibandingkan jumlah di Juli 2017 yang sebesar Rp Rp 3.779,98 triliun.Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di Agustus 2017 adalah US$ 286,55 miliar, naik dari posisi akhir Juli 2017 yang sebesar US$ 283,72 miliar.Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Agustus 2017,
Selengkapnya
Soal Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Itu Perintah Saya, Mau Apa?
Nasional | Senin 18 September 2017, 21:39 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya."Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin (18/9/2017).Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh
Selengkapnya
Lepaskan Bantuan, Jokowi Yakin Ragam Bantuan dari RI Tepat untuk Keperluan Rohingya
Nasional | Rabu 13 September 2017, 10:09 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Presiden Jokowi melepas pengiriman bantuan untuk etnis Rohingya yang terusir dari Rakhine State, Myanmar. Jokowi meyakini detail bantuan dari pemerintah Indonesia itu tepat untuk keperluan Rohingya.Jokowi mengatakan, bantuan ini dapat disalurkan setelah adanya pembicaraan antara Menlu Retno dengan pihak Bangladesh dan Myanmar. Pertemuan itu membahas mengenai bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya."Dan pagi ini akan diberangkatkan menggunakan empat pesawat hercules yang di
Selengkapnya
OTT Hakim di Bengkulu, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
Nasional | Kamis 07 September 2017, 10:44 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap hakim di Bengkulu, KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Diduga uang itu merupakan hasil transaksi yang dilakukan. "Iya ada uang ratusan juta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (7/9/2017).Saat ini, para pihak yang ditangkap itu masih menjalani pemeriksaan awal di Mapolda Bengkulu. Rencananya nanti siang, mereka akan dibawa ke KPK."Siang ini direncanakan akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses
Selengkapnya
Dicecar Soal Utang Rp 3.000 T, Ini Jawaban Sri Mulyani
Nasional | Selasa 05 September 2017, 08:50 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas evaluasi pengelolaan utang pemerintah.Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat yang mengkhawatirkan utang Indonesia.Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Indonesia adalah negara yang eksposur utangnya paling rendah.Baca juga: Cecar Sri Mulyani Soal Utang Pemerintah, DPR: Bayarnya dari Mana?Dia
Selengkapnya
Kena OTT KPK, Timbun Suap Hingga Rp 20 Miliar, Dirjen Hubla Mengaku Khilaf
Nasional | Jumat 25 Agustus 2017, 16:04 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Tersangka kasus suap terkait pekerjaan pembangunan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Dirjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Antonius Tonny Budiono (ATB) mengaku khilaf atas perbuatannya yang menerima suap dari Direktur PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan (APK) .Ia mengaku menggunakan uang hingga Rp 20,074 miliar untuk biaya operasional pribadi. "Atas nama pribadi saya mohon maaf kepada masyarakat, mudah mudah ini tidak terulang lagi," kata Tonny Jumat (25/8/2017).
Selengkapnya
Dentuman Meriam Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana
Nasional | Rabu 23 Agustus 2017, 11:42 WIB
SULUHRIAU, Pekanbaru- Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Y. M. T. N Nguyen Phu Trong berkunjung ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Kehadiran Nguyen Phu Trong disambut upacara kenegaraan yang diiringi dentuman meriam.Nguyen Phu Trong memasuki Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.30 WIB, Rabu (23/8/2017). Nguyen Phu Trong tiba menggunakan mobil kepresidenan sedan Mercedes Benz warna hitam, yang diberi pelat 'Vietnam'.Begitu turun dari mobil, Nguyen Phu
Selengkapnya
Soal e-KTP, Irman Akui Temui Setya Novanto Bersama Andi Narogong
Nasional | Senin 21 Agustus 2017, 20:16 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengaku bersama Andi Narogong pernah bertemu Setya Novanto di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar di DPR. Pertemuan membahas proses anggaran proyek e-KTP di DPR. "Saya dihubungi Pak Andi untuk menghadap SN (Setya Novanto) di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar. Di ruang kerja ketua fraksi saya hanya berdua dengan Andi menghadap Pak SN," kata Irman saat bersaksi terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana
Selengkapnya
Malaysia Minta Maaf, Janji Tarik Buku Panduan SEA Games 2017
Nasional | Minggu 20 Agustus 2017, 13:15 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Setelah mendapat protes baik dari pemerintah maupun berbagai elemen bangsa Indonesia, Pemerintah Malaysia akhirnya memutuskan untuk menarik semua buku panduan SEA Games 2017 yang didalamnya memasang bendera Indonesia secara terbalik.Dalam jumpa pers yang digelar, Ahad (20/8/2017) di Hotel Shangrila, Kuala Lumpur Malaysia, Menteri Belia dan Sukan Malaysia Khairy Jamaluddin menyatakan pemerintah Malaysia meminta maaf dan akan menarik semua buku tersebut."Selain menarik buku
Selengkapnya
Jokowi Tunggu Malaysia Minta Maaf Resmi Soal Bendera RI Terbalik
Nasional | Minggu 20 Agustus 2017, 12:45 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta publik tidak membesar-besarkan masalah bendera Indonesia terbalik di buku suvenir SEA Games 2017 di Malaysia. Meski demikian, Malaysia tetap harus meminta maaf secara resmi. "Kita menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia, karena menyangkut sebuah kebanggaan, nasionalisme dari bangsa kita Indonesia. kita tunggu permintaan maaf resmi," kata Jokowi usai pembagian sertifikat tanah di Lapangan Park and Ride, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat,
Selengkapnya
Tak Hanya Jokowi, Sekjen Partai Komunis Vietnam Juga Akan Temui Parlemen
Nasional | Minggu 20 Agustus 2017, 12:17 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Ada sejumlah pihak yang akan ditemui oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong di Indonesia. Selain Presiden Jokowi, Nguyen juga akan bertemu dengan para pimpinan parlemen."Dan kunjungan ke Indonosia tidak hanya bertemu dengan Presiden tetapi juga dengan pimpinan MPR DPR DPD. Karena ini, sekali lagi ini adalah urusan negara," kata Menlu Retno Marsudi di Pusdiklat Kemlu, Kebayoran Baru, Minggu (20/8/2017).Pertemuan antara Nguyen dengan Jokowi akan
Selengkapnya
Jokowi Targetkan Penerimaan Negara di 2018 Tembus Rp1.878 T
Nasional | Rabu 16 Agustus 2017, 08:19 WIB
SULUHRIAU- Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan bisa mencapai Rp1.878,4 triliun. Angka tersebut naik 8,2 persen dari outlook pemerintah tahun ini sebesar Rp1.736,06 triliun.Dalam draf Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 seperti dilansir CNNIndonesia.com, tercatat pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menargetkan mayoritas pendapatan negara akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,38 triliun. Penerimaan perpajakan
Selengkapnya
Saksi Kunci e-KTP Tewas di AS, Johannes Marliem, Pengusaha Indonesia Donatur Terbesar Obama
Nasional | Sabtu 12 Agustus 2017, 09:53 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Saksi Kasus e-KTP yang meninggal di Amerika Serikat, Johannes Marliem, teryata merupakan salah satu donatur terbesar dalam pesta inaugurasi kedua Presiden Barack Obama. Johannes diketahui memiliki firma marketing bernama Marliem Consulting yang berbasis di Minneapollis, Minnesota.Saat inaugurasi ke-dua Obama, Johannes menyumbang dana sebesar US$255 ribu atau hanya selisih US$25 ribu dari korporasi multinasional ExxonMobil. Sumbangan Johannes itu bernilai dua kali lipat uang
Selengkapnya
Perwakilan Aksi 287 Ajukan JR Perppu Ormas
Nasional | Jumat 28 Juli 2017, 20:52 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Presidium Alumni 212 yang juga perwakilan aksi 287 mengajukan judicial review (JR) Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perwakilan aksi 287 langsung diterima perwakilan MK. "Untuk menggugat Perppu Ormas bahwa Perppu telah merugikan ormas. Ada 26 advokat dan 4 prinsipil bahwa Perppu itu merugikan ormas lain yang dan akan mengajukan JR Perppu Ormas," ujar Kapitra di kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakrta Pusat, Jumat (28/7/2017).Perwakilan MK yang menerima
Selengkapnya
Suasana di Mesjid Istiqlal Jelang Aksi 287
Nasional | Jumat 28 Juli 2017, 11:02 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Massa aksi 287 telah berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Suasana di dalam masjid berangsur-angsur mulai dipenuhi oleh massa.Di Masjid Isqtilal, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.05 WIB, Jumat (28/7/2017), sebagian massa mengambil air wudhu untuk menunaikan salat sunah.Ada juga beberapa massa di lorong-lorong masjid. Mereka tampak berkumpul bersama dengan jemaah yang lain.Sementara itu, di luar masjid, sejumlah massa dari berbagai tempat pun tampak berdatangan.
Selengkapnya
Jokowi Sudah Kantongi Tiket Pilpres 2019, Siapa Lawannya?
Nasional | Sabtu 22 Juli 2017, 11:13 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Presiden Joko Widodo sudah mengantongi tiket sebagai capres 2019 menyusul sudah adanya 3 parpol yang menyatakan akan kembali mendukungnya. Lantas, siapa yang akan jadi lawan tanding Jokowi?Tiga Parpol yang sudah menyatakan akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 adalah Golkar, NasDem, dan PPP. Dengan UU pemilu yang baru, maka perolehan suara tiga parpol itu di Pemilu 2014 sudah cukup bagi Jokowi untuk maju ke Pilpres 2019.Di UU Pemilu itu, diatur presidential threshold (PT)
Selengkapnya
UU Pemilu Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial
Nasional | Jumat 21 Juli 2017, 10:35 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walk out. Sedikitnya ada 5 isu krusial di UU Pemilu yang menjadi pijakan untuk Pemilu 2019 mendatang. Apa saja?Lima isu krusial dalam RUU Pemilu adalah ambang batas presidential atau presidential threshold, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.Dalam
Selengkapnya
Polri Akan Bentuk Densus Anti Korupsi, KPK Tak Merasa Tersaingi
Nasional | Selasa 18 Juli 2017, 11:14 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengapresiasi rencana pembentukan Destasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Antikorupsi). "KPK juga tidak merasa tersaingi dengan akan dibentuknya Densus Antikorupsi," kata Syarif seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (18/7/2017).Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diketahui saat ini tengah menyusun dan mengkaji pembentukan Densus Antikorupsi. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, kemarin,
Selengkapnya
KPK Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus e-KTP
Nasional | Senin 17 Juli 2017, 19:34 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus e-KTP. Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka."KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebaai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017).Penetapan ini dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. "Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru," ujar
Selengkapnya
Menkominfo: Maaf Kalau Nanti Facebook & Youtube Ditutup
Nasional | Jumat 14 Juli 2017, 15:50 WIB
SULUHRIAU, Bandung- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendorong perusahaan platform media sosial seperti FACEBOOK, Twitter, dan Youtube membantu pemerintah dalam mencegah paham radikal di Indonesia.Rudiantara pun mengancam penutupan platform media sosial yang tidak kooperatif mendukung pemerintah.Rudiantara mengatakan kalau perusahaan platform media sosial tidak melakukan perbaikan dalam hal penutupan akun radikal maka pemerintah akan menutup akses platform tersebut.
Selengkapnya
JK: Perppu Ormas Dibutuhkan
Nasional | Rabu 12 Juli 2017, 20:39 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Massa (Ormas) karena dibutuhkan untuk kondisi saat ini."Ya penilaiannya karena kalau lewat UU biasa kan lama pembahasannya, sedangkan kondisi saat ini perlu, tapi kan sesuai UU juga. Saya kira itu hanya cara," katanya di Kompleks Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/7/2017).Ia mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan
Selengkapnya
Yusril Bandingkan KPK dengan Kopkamtib yang Dibubarkan Soeharto
Nasional | Senin 10 Juli 2017, 21:19 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan makin cepat korupsi diberantas dari Indonesia, maka KPK bisa dibubarkan. Selanjutnya, tugas bisa diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. "Tentang KPK, kapan idealnya berakhir? Menurut saya, makin cepat korupsi diberantas, ya makin cepat lembaga KPK berakhir karena zaman sudah berubah, keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi," kata Yusril saat rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Selengkapnya
Laporan Soal Kaesang Disetop, Teten: Tak Ada Intervensi Presiden
Nasional | Kamis 06 Juli 2017, 20:43 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Mabes Polri memastikan laporan terhadap putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep disetop karena tidak memenuhi sangkaan unsur pidana. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menyebut tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi soal penanganan pelaporan terhadap Kaesang."Itu wilayah kepolisian kalau memang tidak ada unsur pidananya berarti tidak diteruskan. Tapi saya kira tidak ada intervensi dari presiden, presiden sedang sibuk," ujar Teten di Kantor Staf Kepresidenan,
Selengkapnya
Guru Besar: Pertemuan Pansus Angket dan Napi Korupsi Salah Banget!
Nasional | Kamis 06 Juli 2017, 12:15 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Guru Besar Antikorupsi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menilai pertemuan Pansus Angket KPK dengan napi korupsi salah besar. Seharusnya, Pansus Angket KPK menemui akademisi dan aktivis antikorupsi."Kalau menurut metodologi sampling, itu (pertemuan Pansus Angket dengan napi koruptor) sebenarnya tidak perlu, itu salah banget. Secara metodologi meminta pendapat dari orang yang terpidana itu bias, sehingga sebenarnya tidak perlu dilakukan," ujar juru bicara Guru
Selengkapnya
Pimpin Kunjungan ke Sukamiskin, Ketua Pansus Angket Dipanggil KPK
Nasional | Kamis 06 Juli 2017, 11:16 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar dipanggil KPK untuk mendalami kasus e-KTP. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ketiga e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong."Saksi dipanggil untuk diminta keterangan terkait kasus e-KTP dengan tersangka AA (Andi Agustinus)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (6/7/2017).Namun belum diketahui apakah Agun akan memenuhi pemanggilan ini. Pasalnya politikus Golkar itu kini sedang memimpin pansus
Selengkapnya
Kaesang Dilaporkan ke Polisi karena Dugaan Ujaran Kebencian
Nasional | Rabu 05 Juli 2017, 10:28 WIB
SULUHRIAU, Jakarta- Seseorang bernama Kaesang dilaporkan ke Polresta Bekasi atas dugaan melakukan penodaan agama dan ujaran kebencian melalui video di media sosial.Pelapor bernama Muhammad Hidayat, dan laporan dilakukan pada 2 Juli 2017. "Iya benar ada laporan dengan terlapor atas nama Kaesang," ujar Kapolresta Bekasi, Kombes Pol Hero Henrianto Bachtiar, saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (4/7/2017) malam.Belum diketahui pasti apakah Kaesang yang dimaksud adalah Kaesang Pangarep putra Presiden
Selengkapnya
Diperiksa KPK, Yasonna Bantah Terima Duit USD 84 Ribu dari e-KTP
Nasional | Senin 03 Juli 2017, 17:58 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly membantah menerima uang USD 84 ribu terkait pengadaan e-KTP. Keterangan ini disampaikan Laoly usai menjalani pemeriksaan di KPK. "Tidak ada lah," kata Laoly usai diperiksa sebagai saksi terkait tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (3/7/2017).Laoly juga mengaku tidak diminta KPK mengembalikan aliran uang yang disebut dalam surat dakwaan dengan terdakwa eks pejabat
Selengkapnya
Dipanggil kasus e-KTP, Menkumham Yasonna Akan Datangi KPK
Nasional | Minggu 02 Juli 2017, 21:27 WIB
SULUHRIAU, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (3/7/2017) ini. Yasonna Laoly akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus proyek e-KTP. "Saya akan datang jam 11 ke KPK dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK," ucap Yasonna Laoly dalam keterangannya, Ahad(2/7/2017).Yasonna menjelaskan alasan ketidakhadiran pada beberapa kali pemanggilan KPK karena ada pekerjaan lain. Selain itu, setiap
Selengkapnya
|