Bergaji Rp8 Juta, Ini Daftar Aset PNS Pengadilan Pemilik Rumah Rp 6 Miliar
Nasional | Kamis 13 Oktober 2016, 10:57 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK menyita dua unit rumah mewah Rohadi di The Royal Residence, Jakarta Timur. Meski bergaji Rp 8 juta, tetapi Rohadi memiliki kekayaan fantastis.Berikut sebagian daftar aset kekayaan pria yang sebelum ditangkap KPK sehari-hari sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) sebagaimana dilansir detikcom, Kamis (13/10/2016):1. Rumah Petak di Ujung GangRohadi memiliki rumah petak di Rawa Bebek, Bekasi. Rumah ini ditinggali Rohadi semasa susah pada
Selengkapnya
Baru Dibacakan Seperempat, Sidang Pembacaan Pledoi Jessica Diskors
Nasional | Rabu 12 Oktober 2016, 19:39 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Tim penasihat hukum Jessica Kumala Wongso menyiapkan pledoi setebal 3 ribu halaman. Sidang pun diskors saat pembelaan itu baru dibaca seperempatnya."Pledoi yang kita punya kisaran 4.000 halaman tapi yang kita baca hanya bagian pentingnya saja," ungkap ketua tim kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).Sidang terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin itu akan dilanjutkan kembali setelah pukul
Selengkapnya
Polri Klaim Sudah Tindak Anggota Terlibat Pungli SIM
Nasional | Rabu 12 Oktober 2016, 12:02 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Mabes Polri dan Polda Metro Jaya baru saja menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di Kemenhub terkait pungli untuk perizinan serta perpanjangan izin kapal.Hal tersebut menimbulkan pertanyaan beberapa pihak atas sikap Polri yang dinilai lebih menyoroti praktik pungli di instansi lain dibandingkan di Polri.Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas mengatakan, telah memerintahkan Divisi Propam Polri
Selengkapnya
Polri: 1.242 WNI Jadi Simpatisan ISIS
Nasional | Selasa 11 Oktober 2016, 13:07 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Wakabaintelkam Polri Irjen Lutfi Lubihanto mengungkap data yang dimiliki Polri terkait jumlah WNI yang terlibat jaringan ISIS. Menurut Lutfi, setidaknya ada 1.242 WNI yang menjadi simpatisan ISIS. "Bagaimana mengenai jaringan (terorisme) di Indonesia. Ada beberapa kelompok masyarakat, ada 1.242 orang simpatisan ISIS yang terdata. Kami mengelompokkan kelompok inti dan simpatisan," ujar Irjen Lutfi saat memberi sambutan di Seminar Sekolah Sespimmen Dikreg-56 di Auditorium
Selengkapnya
KIP Menangkan Gugatan KontraS Soal Munir, Ini Pertimbangan Majlis
Nasional | Senin 10 Oktober 2016, 21:05 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).Dalam putusannya, Sekretariat Negara diminta untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir Said Thalib.Majelis hakim yang diketuai oleh Evy Trisulo memutuskan hasil investigasi TPF pembunuhan Munir merupakan dokumen yang bisa diakses publik. Berikut pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dengan nomor register
Selengkapnya
Dituntut 20 Tahun Penjara, Pekan Depan Jassia Bacakan Pledoi
Nasional | Kamis 06 Oktober 2016, 11:00 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Polda Metro Jaya menolak menanggapi tuntutan 20 tahun penjara terhadap terdakwa pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Polda menyerahkan proses persidangan yang memasuki tahap terakhir ke Majelis Hakim."Tuntutan tersebut merupakan ranah Jaksa Penuntut Umum. Kami tunduk terhadap apa pun keputusan yang diambil pada peradilan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, Kamis (6/10/2016).Kasus kematian Mirna usai meminum es kopi Vietnam di
Selengkapnya
Cadangan Migas Tinggal 3,6 Miliar Barel, Indonesia Harus Genjot Eksplorasi
Nasional | Selasa 04 Oktober 2016, 11:17 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Deklarasi Penggunaan Atribut Baru JNE dalam Parade Motor JNE di JakartaDeklarasi Penggunaan Atribut Baru JNE dalam Parade Motor JNE di JakartaIndonesia memang dikenal sebagai negara yang menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam, seperti minyak bumi. Dengan kekayaan minyak bumi yang melimpah, maka Indonesia harus bisa menggali dan memanfaatkan sumber daya alam ini. Salah satunya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun, apakah Indonesia kini masih tergolong sebagai
Selengkapnya
RUU Terorisme Akan Izinkan Aparat Sebulan Tangkap Orang Tanpa Status
Nasional | Senin 03 Oktober 2016, 10:10 WIB
JAKARTA, Suluhriau- RUU Terorisme terus digodok di DPR. Salah satu pasal yang dinilai mengancam hak asasi manusia (HAM) rakyat adalah kewenangan aparat untuk menangkap orang selama 1 bulan tanpa alasan.Pasal yang dinilai membahayakan itu tertuang dalam Pasal 28 RUU Teorisme yang berbunyi:Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu paling lama 30 hari."Itu berbahaya sekali, terlalu longgar dan berpotensi menjadi
Selengkapnya
KPK Periksa Dirut Bulog Jadi Saksi Kasus Suap Gula Impor Irman Gusman
Nasional | Kamis 29 September 2016, 11:26 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Penyidik KPK memanggil Dirut Bulog Djarot Kusumayakti untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap distribusi kuota gula impor di Sumatera Barat (Sumbar). Djarot bakal dicecar untuk tersangka Irman Gusman.Djarot sudah hadir di KPK. Namun dia tidak menyampaikan keterangan apapun kepada wartawan. "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IG (Irman Gusman)," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (29/9/2016).Selain itu, penyidik KPK juga memanggil ajudan Irman
Selengkapnya
Ada di Rekaman Sadapan Telepon Irman Gusman, Dirut Bulog akan Dipanggil KPK
Nasional | Jumat 23 September 2016, 17:58 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK memastikan membutuhkan keterangan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti. Sebabnya, dalam rekaman sadapan telepon Irman Gusman, ada percakapan antara eks Ketua DPD itu dengan Dirut Bulog, membicarakan soal kuota gula impor."Saya yakin sangat dibutuhkan (memeriksa Dirut Bulog) karena menurut informasi dari penyelidik semua yang ada hubungannya dengan kasus itu khususnya di bagian percakapan yang didapat oleh KPK akan diperiksa," kata Pimpinan KPK, Laode M Syarief di kantornya, Jl
Selengkapnya
KPK Sebut Bakal Ada Progres Signifikan di Kasus e-KTP
Nasional | Kamis 22 September 2016, 07:07 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK mengakui ada hambatan dalam mengusut sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus dugaan proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Namun, kasus tersebut sekarang sudah memiliki kemajuan."Untuk kasus e-KTP, kami mendapatkan perhitungan kerugian negara baru satu setengah bulan lalu. Insya allah dengan restu Bapak Ibu, akan segera kami naikkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).Menurut Agus, kadang kasus di
Selengkapnya
Dirjen Dukcapil Kemendagri Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Nasional | Senin 19 September 2016, 13:56 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK melanjutkan proses penyidikan kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Hari ini penyidik KPK memanggil eks Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman."Irman diperiksa sebagai saksi atas tersangka S (Sugiharto) terkait tindak pidana pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik)," tutur Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Senin, (19/9/2016).Perkara korupsi pengadaan e-KTP ini sudah ditangani KPK selama 2,5 tahun atau
Selengkapnya
Operasi Tangkap Tangan Kuota Impor Gula untuk Sumbar Berbuah Penangkapan Ketua DPD RI Oleh KPK
Nasional | Sabtu 17 September 2016, 22:53 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua DPD RI Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp 100 juta terkait pengurusan kuota gula impor yang dikelola Bulog.Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pernya di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu sore (17/8/2016)."Pemberian kepada IG (Irman Gusman) terkait pengurusan kuota gula impor yang dikelola Bulog kepada CV SB untuk Sumatera Barat," kata Agus.Uang Rp 100 juta tersebut didapatkan KPK dari dalam kediaman rumah dinas Ketua DPD
Selengkapnya
KPK Temukan Perusahaan Farmasi Setor Rp 800 M ke Dokter, Menkes: Akan Saya Telusuri
Nasional | Jumat 16 September 2016, 11:07 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK menemukan adanya aliran dana dari perusahaan farmasi atau obat-obatan ke beberapa dokter. Aliran dana cukup besar mencapai Rp 800 miliar.Apa tanggapan Menkes Nila F Moeloek?"Saya belum (tahu). Saya baru baca running text. Saya akan menelusuri lagi," jelas Nila di Jakarta, Jumat (16/9/2016). (Baca juga: Ketua KPK: Ada Pabrik Farmasi Setor Rp 800 Miliar ke Beberapa Dokter)Menurut Nila dirinya baru mengetahui itu dari running text di televisi. Dia akan segera mencari tahu
Selengkapnya
November, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Bebas Bersyarat
Nasional | Rabu 14 September 2016, 11:29 WIB
TANGGERANG, Suluhriau- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Ajub Suratman mengatakan telah mengajukan surat ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pembebasan bersyarat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. "Antasari Azhar akan bebas bersyarat November mendatang," ujar Ajub dilansir Tempo.co, Rabu, (14/9/2016).Ajub mengatakan rencana pembebasan Antasari selama ini tidak ada masalah dan
Selengkapnya
MUI Keluarkan Fatwa Haram Pembakaran Hutan
Nasional | Selasa 13 September 2016, 20:51 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa tentang pembakaran hutan. Fatwa ini sendiri merupakan permintaan mendesak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Ada enam ketentuan hukum yang berupa fatwa MUI, terkait pembakaran hutan berikut ini: 1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram.2. Memfasilitasi, membiarkan,
Selengkapnya
Termasuk Pengamanan di Perairan Sulu Jokowi dan Duterte Hasilkan Tiga Kesepakatan
Nasional | Sabtu 10 September 2016, 13:57 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina menyepakati tiga hal setelah melakukan pertemuan bilateral selama kurang lebih dua jam Jumat, (9/9/2016). Kesepakatan itu di antaranya menyelesaikan perkara calon jemaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor Filipina."Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Duterte terhadap 177 orang calon haji kita yang bermasalah dan 168 sudah diselesaikan. Masih ada sembilan orang di Manila, kami minta juga
Selengkapnya
Duterte Siap Bantu Pemulangan 700san WNI yang Berangkat Haji dari Filipina
Nasional | Kamis 08 September 2016, 08:40 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut total ada 500-700 jemaah haji asal Indonesia yang lolos berangkat ke Arab Saudi lewat Filipina. Presiden Rodrigo Duterte bersedia membantu pemerintah Indonesia terkait pemulangan jemaah yang kini masih menjalankan ibadah haji tersebut."Saya mendapat info dari Ibu Menlu, pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Duterte, menyetujui bahwa mereka tidak perlu diarahkan pada Filipina, nanti akan diarahkan langsung ke mari," ungkap Menkum HAM
Selengkapnya
Presiden Sarankan Menteri Siti Minta Bantuan KPK Usut Kebakaran Hutan
Nasional | Selasa 06 September 2016, 17:12 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Jokowi memberi saran agar Menteri LHK Siti Nurbaya meminta KPK dalam mengusut kebakaran hutan. Siti mengaku berkali-kali bertemu presiden dan berkonsultasi mengenai pembakaran hutan dan lahan."Saya sudah beberapa kali berkonsultasi dengan presiden, perintah presiden kita harus selesaikan persoalan ini. Presiden pesan lakukan, kalau perlu minta bantuan KPK," ujar Siti dalam jumpa pers di gedung Kementerian LHK, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2016).Siti kemudian
Selengkapnya
KPK Tangkap Bupati Banyuasin, Berkurang Rp300-an Juta, ini Harta Kekayaan Bupati Banyuasin Yan Anton
Nasional | Senin 05 September 2016, 09:02 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK menangkap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian karena menerima suap untuk memuluskan perizinan. Dia ditangkap seusai menghadiri pengajian setelah sebelumnya dibuntuti KPK."Saya salah dan khilaf," ucap Yan saat diberondong pertanyaan oleh wartawan sesampainya di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016).Yan tercatat melaporkan harta kekayaannya terakhir pada tahun 2014. Sebelumnya dia melaporkan kekayaan pada tahun 2012 saat masih menjadi
Selengkapnya
Usai Pengajian, Bupati Banyuasin Malah Ditangkap KPK
Nasional | Minggu 04 September 2016, 20:42 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK menangkap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian karena diduga menerima suap untuk memuluskan sebuah perizinan. Yan Anton ditangkap usai acara pengajian.Seperti dilansir detikcom Minggu (4/9/2016), penangkapan dilakukan di sebuah tempat di Banyuasin. Di tempat itu sedang diadakan pengajian.Bupati Banyuasin Yan Anton yang sedang mengikuti pengajian dibuntuti tim KPK sejak pagi. Saat akan meninggalkan tempat acara, Yan Anton langsung dicokok tim KPK.Dari tangan Bupati
Selengkapnya
Kasus Prostitusi Gay, 99 Anak Terlibat Prostitusi Gay, Komisi VIII DPR Minta Pelaku Dihukum Berat
Nasional | Kamis 01 September 2016, 10:03 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Sebanyak 99 anak di bawah umur terlibat kasus prostitusi untuk pelanggan gay. Pimpinan Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain meminta agar aparat menghukum seberat-beratnya sang muncikari, tersangka AR, dan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini."Perdagangan anak-anak adalah salah satu yang disebut dalam UU perlindungan anak sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu orang-orang yang memperjualkan anak-anak di bawah umur itu harus dihukum," ungkap Abdul saat dilasir detikcom,
Selengkapnya
Wapadai Krisis Finansial Akibat Pemberlakuan Kebijakan Pemotongan DAU
Nasional | Senin 29 Agustus 2016, 20:59 WIB
PEKANBARU, Suluhriau- Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang Benny Dwika Leonanda mengatakan Indonesia akan hanyut dalam krisis finansial dan ekonomi sebagai akibat kebijakan pemotongan anggaran belanja negara di berbagai kementerian dan lembaga."Krisis ini juga akan terjadi di berbagai daerah serentak dengan berkurang likuiditas di berbagai lembaga keuangan daerah di seluruh Indonesia," katanya Senin, (29/8/2016).Dia menyatakan, terkait adanya kebijakan pemerintah yang menunda
Selengkapnya
Kebakaran Hutan Riau, Menhut: Titik Api Kita Kejar, Pembakarnya Harus Dihukum!
Nasional | Minggu 28 Agustus 2016, 20:17 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Segala upaya terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Titik api terus dikejar untuk dipadamkan dan pembakarnya harus dihukum. "Titik apinya kita kejar. Asapnya kita tangani. Pembakarnya harus diberi hukuman. Masyarakat terus kita dampingi agar membuka lahan tidak dengan cara membakar," tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/8/2016).Siti mengaku
Selengkapnya
60% akan Diberikan Pendidikan "Banyak PNS Datang ke Kantor Hanya untuk Absen Saja, Bukan Kerja"
Nasional | Jumat 26 Agustus 2016, 14:43 WIB
BANDUNG, Suluhriau- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengungkapkan tak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Indonesia yang bekerja hanya mengandalkan kemampuan administrasi. Dia menyayangkan kondisi tersebut."Ternyata, lebih 60 persen ASN di kita, mereka memiliki kemampuan bekerja cuma administrasi saja, sementara yang punya keahlian secara spesifik itu tidak lebih dari 40 persen," ucap Asman di Gedung Sate, usai Evaluasi
Selengkapnya
Akan Beri Reward ke Polda-Polres Berprestasi Kapolri: Jangan Hanya Kurir, Tangkap Tokoh Kunci Pengedar Narkoba
Nasional | Kamis 25 Agustus 2016, 09:24 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya hingga tingkat Polsek untuk bekerja keras memberantas peredaran dan penyahlahgunaan narkoba. Tito ingin penindakan kasus narkoba tidak hanya menangkap kurir. "Saya sudah sampaikan secara internal, yang ditangkap jangan hanya kurir-kurir, jangan yang hanya menerima barang, yang ngirim barang," kata Tito.Tito menyampaikan ini dalam rilis pengungkapan 63,1 Kg sabu di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru,
Selengkapnya
Kantongi Laporan PPATK, KPK Segera Kenakan TPPU ke Gubernur Nur Alam
Nasional | Rabu 24 Agustus 2016, 16:55 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Tentang laporan PPATK mengenai dugaan rekening gendut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebenarnya telah berhembus sejak tahun lalu. Saat itu, PPATK menyetor laporan itu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) yang belakangan dihentikan pengusutannya. Kini KPK telah menetapkan Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di balik penerbitan Surat Keputusan (SK) dan izin terkait sektor sumber daya alam. Nur Alam diduga menerima kick back (komisi) dari izin yang
Selengkapnya
Di Depan Ribuan Polisi Sulsel, Kapolri: Hilangkan Perilaku Koruptif dan Hedonis!
Nasional | Selasa 23 Agustus 2016, 11:38 WIB
MAKASSAR, Suluhriau- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberi pengarahan di depan 18 ribu personel Polda Sulsel. Selain itu, Kapolri juga menggelar video conference dengan beberapa Kapolda. Tito meminta personel Polda Sulsel satu visi dalam menjabarkan program dan kebijakan pimpinan pembenahan Polri untuk meningkatkan kinerja Polda Sulsel agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Profesionalitas, sikap moral dan etika menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas pengabdian
Selengkapnya
21.568 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Mekah
Nasional | Senin 22 Agustus 2016, 09:02 WIB
Mekah, Suluhriau- Hingga Minggu malam tadi, tercatat 21.568 dari 155.200 calon jemaah haji reguler dari Indonesia sudah berada di Mekah. Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Eko Dwi Irianto mengatakan, 21.568 jemaah itu didampingi 265 petugas dan terbagi dalam 53 kelompok terbang (kloter)."Mereka adalah jemaah gelombang pertama yang diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah, setelah menyelesaikan ibadah Arbain atau salat wajib 40 rakaat
Selengkapnya
Strategi Susi Jadikan Natuna Poros Maritim
Nasional | Minggu 21 Agustus 2016, 21:32 WIB
KEPRI, Suluhriau- Demi menjadikan Perairan Natuna sebagai poros Maritim Dunia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pembangunan 15 pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.Sepuluh lokasi diantaranya terus digenjot pembangunannya agar bisa selesai tahun ini, termasuk di Kabupaten Natuna, yang dipusatkan di Selat Lampa."Tidak bisa hanya bilang ini tanah kita, teritorial kita, lalu kita biarkan siapa saja masuk menjarah kita. Tentu tidak seperti itu.
Selengkapnya
Pakai Paspor Filipina untuk Naik Haji, 177 WNI Bayar Rp78 Juta-Rp131 Juta Per Orang
Nasional | Sabtu 20 Agustus 2016, 13:00 WIB
MANILA, Suluhriau- Sebanyak 177 warga negara Indonesia (WNI) yang kedapatan memakai paspor Filipina, didampingi sindikat pemalsu paspor. Para WNI itu dilaporkan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan paspor Filipina itu. Dituturkan Komisioner Biro Imigrasi Bandara NAIA, Jaime Morente, seperti dilaporkan media-media lokal Filipina, seperti philstar.com dan gmanetwork.com, Sabtu (20/8/2016), bahwa dokumen paspor Filipina yang dibawa para WNI itu asli, namun cara mendapatkannya dilakukan secara
Selengkapnya
|